Indonesia Jadi Tuan Rumah Reformasi Bank Pembangunan Multilateral

JAKARTA, RABU — Indonesia menjadi tuan rumah pembahasan mengenai reformasi bank-bank pembangunan multilateral (multilateral development banks/MDBs).

Kepala Biro Humas Depkeu Harry Z Soeratin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3), menyebutkan, para deputi menteri keuangan G-20 yang tergabung dalam kelompok kerja 4 (WG4) telah mengadakan pertemuan pada 2 Maret 2009.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari mandat yang diberikan G-20 kepada Indonesia untuk menjadi chair WG4 bersama Perancis.

Pertemuan dihadiri deputi menkeu anggota G-20 yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan AS.
   
Pertemuan itu juga dihadiri peninjau tetap G-20 yaitu IMF dan Bank Dunia, perwakilan bank pembangunan regional (seperti ADB, AFDB, IDB), serta peserta non-G-20 (G-24, Belanda, dan Uni Afrika).
   
MDBs dimaksud terdiri dari Bank Dunia, ADB, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, IDB, dan Inter American Development Bank.       
   
Ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu chair WG4 adalah karena inisiatif Indonesia dalam pertemuan para pemimpin G-20 di Washington DC, pada November 2008.
   
Dalam pertemuan itu, Presiden Yudhoyono mengusulkan agar MDBs membuat instrumen dukungan anggaran (budget support) bagi perekonomian negara berkembang (emerging markets) yang digunakan untuk mendukung kebijakan counter-cyclical guna memitigasi dampak krisis, dan memastikan jalannya program pencapaian MDGs.
   
Agenda pertemuan Jakarta adalah mendapatkan penjelasan dari MDBs mengenai isu utama dalam upaya penanggulangan krisis global, yaitu instrumen penanggulangan krisis, kecukupan modal MDBs dalam rangka menanggulangi krisis global, serta reformasi governance MDBs untuk meningkatkan efektivitas manajemen dalam menanggulangi krisis.
   
Pada pertemuan itu juga diadakan sesi perancangan untuk memfasilitasi prinsip bersama (common principles) dan rencana aksi (action plan) G-20 dalam rangka reformasi MDBs. Draf hasil finalisasi akan diserahkan kepada para menkeu G-20 dan akan diajukan ke forum para pemimpin di pertemuan puncak G-20 di London, pada 2 April 2009.
   
Secara umum hasil pembahasan para deputi menkeu G-20 adalah kesepakatan MDBs harus berkontribusi menjamin ketersediaan dukungan pendanaan bagi negara berkembang yang mengalami kesulitan likuiditas di pasar internasional, perlunya mengkaji menyeluruh terhadap kecukupan modal bagi seluruh MDBs dalam rangka instrumen krisis, dan perlunya mempercepat proses reformasi tata kelola (governance) MDBs.