KPU Tunggu Surat Pemecatan Abdul Hadi Djamal

()

JAKARTA, KAMIS — Komisi Pemilihan Umum mengaku belum menerima surat pemecatan Abdul Hadi Djamal, kader Partai Amanat Nasional yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap Dephub, meski kabar pemecatan telah didengar KPU "Belum terima. Baru dengar-dengar saja," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di sela-sela Kantor KPU, Kamis (5/3).

KPU mengaku tidak dapat mencoret nama Abdul Hadi Djamal dalam proses penetapan caleg terpilih jika PAN belum menyampaikan surat pemecatan tersebut kepada KPU.

Kecuali jika nanti terdapat putusan hukum inkracht mengenai keterlibatan Abdul Hadi Djamal dalam tindak pidana korupsi. "Kalau ada surat keputusan dari partai yang menyatakan tidak anggota lagi meski dia mendapatkan suara yang signifikan, dia enggak akan terpilih," ujar Hafiz.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Gibran Soroti Praktik Misinvoicing: Kebocoran Pajak yang Rugikan Negara Ratusan Miliar Dollar AS

KPK Sita Uang Tunai Saat OTT Bupati Tulungagung

Jelang Negosiasi AS-Iran, Kapal Berbondong-bondong ke Selat Hormuz

Piala AFF U17 2026: Duel Guru dan Murid di Laga Perdana Timnas U17 Indonesia

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com