Siswono: Deklarasi Capres JK Tidak Etis

BANDUNG, JUMAT — Sekretaris Dewan Penasihat Partai Golkar Siswono Yudohusodo menyatakan deklarasi Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden (capres) tidak etis, mengingat posisinya saat ini masih menjadi Wakil Presiden di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ditemui wartawan di Bandung, Jumat (6/3), Siswono menjelaskan pendeklarasian ini dapat mengganggu kinerja dan hubungan baik di antara kedua pemimpin negara tersebut. "Hubungan SBY dan JK menjadi tidak harmonis, padahal keduanya masih harus menyelesaikan sisa masa tugasnya di pemerintahan," katanya.

"Sebagai orang partai pendeklarasian JK tersebut adalah hak politiknya, namun sebagai Wakil Presiden ini bakal mengganggu berbagai kebijakan yang akan diambilnya," katanya.

Siswono menambahkan adanya wacana yang berkembang di Partai Golkar tentang pemberlakuan aturan seorang pejabat negara harus melepaskan jabatannya di partai. "Hal ini akan dikaji karena tindakan JK ini diakibatkan tidak dilepaskannya jabatan di partai," katanya.

"Jangan-jangan apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang benar atau perlu atau tidak perlu, inilah yang akan mulai kami kaji," katanya.

Mengenai calon presiden yang akan ditentukan Partai Golkar, Siswono menegaskan hal itu akan ditetapkan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) sekitar 20 April mendatang setelah pemilihan legislatif (Pileg) berlangsung. "Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan calon presidennya sehingga pencalonan JK sama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Fadel Muhammad," katanya.

Siswono menjelaskan, dalam Rapimnasus mendatang keputusan yang akan diambil berdasarkan hasil survei dari DPP, seluruh DPD dan organisasi kemasyarakatan (ormas). "Pada saat itulah akan keluar nama capres yang akan diusung Partai Golkar," ujar mantan cawapres pada Pemilu 2004 tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo, Fadel Muhammad, juga berpendapat bahwa deklarasi JK sebagai capres tidak etis karena akan mengganggu hubungan baik dengan presiden yang saat ini menjabat. "Ada dua pandangan di internal Partai Golkar terkait deklarasi tersebut yaitu terlalu terburu-buru dan seharusnya menunggu keputusan Rapimnasus dan yang lainnya adalah mendukung pernyataan tersebut," ujarnya.

JK mendeklarasikan diri sebagai Capres Partai Golkar saat pertemuannya dengan kader di Sulawesi beberapa waktu lalu, dan diikuti oleh DPD lainnya. Di internal Partai Golkar sendiri beberapa nama juga diembuskan sebagai capres, di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Fadel Muhammad.