49 Persen Masyrakat Bantul Belum Punya Jamkesmas

BANTUL, KOMPAS.com — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dr Siti Noor Zaenab Syech Said, mengungkapkan, sekitar 49 persen masyarakat Bantul belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk membantu mereka, pemerintah daerah setempat menyediakan dana sekitar Rp 4 miliar.

"Sebagian besar adalah kalangan masyarakat menengah yang tidak ter-cover oleh Jamsostek dan Jamkessos. Kemampuan ekonomi mereka pas-pasan, sehingga untuk membiayai kesehatan juga sulit. Sebagian lagi adalah masyarakat yang tidak mampu tapi belum terdata oleh jaminan yang sudah ada," katanya, Kamis (12/3).

Dia mengatakan, masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan nantinya akan menjadi sasaran program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Diperkirakan, Jamkesda baru bisa diterapkan tahun 2010. Saat ini dinas kesehatan tengah melakukan studi kelayakan.

Program Jamkesda sifatnya pilihan. Bagi mereka yang mampu preminya akan dibayar sendiri, sedangkan untuk masyarakat miskin preminya dibayar oleh pemkab, ujarnya.

Untuk sementara, Pemkab Bantul menerapkan program bantuan sosial kemasyarakatan (BSK) bagi masyarakat yang kesulitan membiayai kesehatan sampai program Jamkesda bisa beroperasi. Tahun lalu anggaran yang disediakan Rp 1,5 miliar. Namun, karena permintaannya membeludak, tahun ini dinaikkan menjadi Rp 4 miliar.

Program BSK hanya diperuntukkan bagi rawat inap, sementara untuk rawat jalan tidak bisa diajukan. Untuk rawat inap, hanya 50 persen biaya yang diganti pemerintah dengan persyaratan ruangan harus berada di kelas III.