BI: Utang Masih Aman, Berdampak Positif pada Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Kebijakan Moneter Bank Indonesia Made Sukada mengatakan, utang luar negeri yang  dilakukan pemerintah saat ini masih aman dan justru akan berdampak positif pada moneter, terutama nilai tukar.

"Dalam situasi seperti sekarang, justru pinjaman siaga berdampak positif terhadap moneter karena menambah kemampuan untuk menstabilkan kurs rupiah bersamaan dengan naiknya cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto masih rendah sehingga pinjaman tersebut tak perlu dikhawatirkan," katanya seperti dikutip Antara, Jumat (13/3).
   
Sementara Analis Citi Johanna Chua mengatakan, saat ini pinjaman luar negeri justru lebih baik dibandingkan dengan penerbitan surat utang. "Pasar yang tidak menentu tentu saja menjadi alasan risiko bagi penerbitan surat utang," katanya.
  
Ia menambahkan, pinjaman luar negeri melalui penggunaan dana-dana lembaga donor multilateral maupun dengan kerja sama bilateral bisa diintensifkan.

Menurut dia, Indonesia lebih baik memanfaatkan fasilitas pinjaman seperti yang telah disediakan IMF untuk negara berkembang. "Fasilitas pinjaman tersebut hingga kini belum disentuh oleh banyak negara berkembang, ini bisa digunakan oleh Indonesia," katanya.
  
Adapun pengamat ekonomi Iman Sugema menilai, banyaknya utang luar negeri yang saat ini tengah diusahakan justru akan menjadi beban di kemudian hari. Untuk itu, menurut dia, sebaiknya pemerintah meningkatkan pendapatannya dengan membuat berbagai langkah terobosan. "Misalnya penghematan, terus mengenai kontrak karya minyak dan gas yang diperbaiki, hal ini bisa dilakukan pemerintah lebih dulu," katanya.

Berdasarakan prediksi dari Citi maka rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 33,6 persen naik dibandingkan 2008 yang diperkirakan mencapai 29,7 persen. Saat ini, pemerintah tengah melakukan beberapa pendekatan seperti adanya pinjaman berupa pinjaman siaga sebesar 5,5 miliar dollar AS dari berbagai sumber.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan, dewan direksi Bank Dunia telah memberikan persetujuan pinjaman senilai 2 miliar dollar AS melalui ’deferred drawdown option’ (DDO), yaitu adalah mekanisme pinjaman siaga jika surat utang yang diterbitkan pemerintah tidak laku di pasar.

Sementara Jepang, Australia, dan ADB akan mulai memberi kontribusi ke public expenditure support facility (PESF) atau fasilitas dukungan belanja publik. Jepang akan memberi kontribusi hingga 1,5 miliar dollar AS, Australia akan memberi kontribusi hingga 1,0 miliar dollar AS, dan ADB sedang mempertimbangkan untuk memberi kontribusi sekitar 1,0 miliar dollar AS.