Mau Kampanye, Partai Harus Lapor Polisi

JAKARTA, JUMAT- Partai politik harus mengajukan surat pemberitahuan kampanye kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebelum melakukan pesta demokrasi di DKI Jakarta. Surat pengajuan itu dibuat oleh pimpinan parpol, calon anggota DPD, atau tim.

Sayangnya, Polda belum memberikan sanksi tegas bagi parpol yang tidak mengajukan  Surat Pemberitahuan Kampanye. "Ya, akan kita ingatkan dulu. Tidak langsung serta merta dibubarkan," kata Kepala Bagian Operaional Komisaris Besar Arief Wahyudi, kepada wartawan, di Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat (13/3 ) kemarin.

Menurut dia, surat pengajuan ini untuk menjaga ketertiban saat berkampanye. Oleh karena itu, setiap parpol harus menyertakan nama parpol/anggota DPD/tim kampanye yang ditunjuk, nama penanggung jawab/ketua tim kampanye, hari/tanggal kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Sebelumnya sudah berkali-kali ditegaskan bahwa polisi akan menindak tegas peserta kampanye yang melanggar aturan lalu lintas seperti menggunakan mobil bak terbuka atau truk, penumpang naik ke atap kendaraan, mengendarai motor lebih dari dua orang, mengendarai motor tanpa mengekan helm, melawan arah, melanggar lampu lintas, dan lain-lainnya.

Sejumlah pihak juga berkali-kali mengingatkan bahwa peserta kampanye dilarang membawa anak-anak, tidak boleh di sekolah, dan lain-lain.