Golkar: Saatnya TNI/Polri Mempunyai Hak Pilih

Anggota Satuan-81 Kopassus berada di atas helikopter sebelum menyerbu Hotel Borobudur, Jakarta, yang baru dikuasai teroris pada Latihan Gabungan TNI-Polri dalam Penanggulangan Teroris, Minggu (21/12). (KOMPAS/RENE L PATTIRADJAWANE)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menurut Partai Golkar, seharusnya TNI/Polri sudah saatnya berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih. Keyakinan tersebut diungkap Ketua DPP Golkar Theo Sambuaga dalam Debat Politik Parpol di Bidang Keamanan Nasional, di Jakarta, Selasa (17/3). "TNI/ Polri harus mempunyai hak pilih sebagaimana aparatur negara lainnya," kata Theo.

Menurutnya, apa yang terjadi selama ini, dimana TNI/Polri tidak boleh memilih dinilai sebagai tindakan diskriminasi. Untuk itu kata Theo, TNI/Polri mesti di bawah departemen keamanan, atau di bawah suatu menteri. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi hak mereka sebagai pemilih.

"Selain itu, TNI Polri sebagaimana juga PNS, setelah pensiun mereka juga mempunyai hak untuk dipilih," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Diamankan

Risiko Tinggi Wapres AS: Tolak Perang Iran, Kini Disuruh Mengakhiri

Mayjen Yudha Airlangga Jadi Pangkoops TNI Habema, Gantikan Mayjen Ahmad Fikri Musmar

Hasil Timnas Futsal Indonesia Vs Vietnam 3-2, Tim Besutan Hector Souto ke Final

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com