Kesehatan Orang Rimba Terancam

Kompas.com - 18/03/2009, 01:36 WIB

Oleh YURNALDI

Kehidupan orang rimba, suku asli yang termarjinalkan di Provinsi Jambi, semakin terdesak karena hutan yang menjadi rumahnya, sumber penghidupan komunitas, terus berkurang. Orang rimba atau sering disebut suku Anak Dalam atau suku Kubu semakin lama semakin sulit mengakses sumber daya hutan dan fasilitas kesehatan.

Dan lebih memprihatinkan lagi, keberadaan mereka seperti tak dianggap. Buktinya, sangat jarang kesehatan komunitas orang rimba menjadi perhatian. Padahal, tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan sangat tinggi. Karena tinggal di dalam hutan, penyakit lain pun rentan dideritanya dan berpotensi menyebabkan kematian.

”Tingkat hidup orang rimba rendah, kematian bayi dan ibu melahirkan sangat tinggi,” kata Rudi Syaf, Program Manajer Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rabu pekan lalu di Jambi.

Data tentang tingginya kematian bayi dan ibu memang tidak ada karena petugas dari dinas kesehatan setempat jarang melakukan pengobatan dan pendataan. Namun, mencermati data populasi mereka enam tahun terakhir, nyaris tidak ada pertambahan populasi yang berarti.

Tiga wilayah

Rudi menyebutkan, orang rimba mendiami tiga wilayah, yakni kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) di areal seluas lebih kurang 65.000 hektar, Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang memiliki luas 131.000 hektar, dan kawasan hutan sepanjang jalan lintas Sumatera, dari perbatasan Sumatera Selatan dengan Jambi hingga perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat.

Data tahun 2002 menyebutkan, orang rimba yang bermukim di TNBD sekitar 1.300 jiwa, di TNBT 364 jiwa, dan di sepanjang jalan lintas Sumatera 1.259 jiwa. Jumlah keseluruhan 2.923 jiwa. Adapun hasil pendataan KKI Warsi tahun 2008 menyebutkan, jumlah orang rimba di TNBD tetap 1.300 jiwa, di TNBT 434 jiwa, dan di sepanjang jalan lintas Sumatera sebanyak 1.375 jiwa. Jumlah keseluruhan 3.109 jiwa. Artinya, hanya ada pertambahan 186 jiwa sejak tujuh tahun terakhir. Berapa angka kematian per tahun, KKI Warsi tak sempat mendatanya.

”Namun dari pengalaman lapangan memberikan pengobatan terhadap orang rimba 10 tahun terakhir diperoleh laporan dari para tumenggung (petinggi/ketua kelompok orang rimba) bahwa tingkat kematian tinggi baik karena melahirkan maupun berbagai jenis penyakit,” kata Rudi menjelaskan.

Penyakit yang sering diderita orang rimba umumnya adalah TB paru, infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, infeksi saluran pencernaan, cacingan, malaria, dan sakit gigi. Keluhan utama mereka adalah sakit gigi (pulot), sakit perut (bocor), demam (domom), dan batuk (betuk).

Tak bisa intervensi

Sukmareni dari bagian Komunikasi, Informasi, dan Pembelajaran KKI Warsi yang sering masuk hutan mendampingi lokoter (sebutan orang rimba untuk fasilitator kesehatan) menyebutkan, salah satu sebab tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan karena untuk melahirkan lokoter tak bisa melakukan intervensi.

”Proses kelahiran masih dilakukan secara tradisional melalui dukun beranak di komunitas orang rimba itu sendiri. Proses kelahiran bagi orang rimba, menurut kepercayaannya, dianggap sebagai kesempatan mereka didatangi dewa. Karena itu, tak boleh ada orang lain di luar komunitas orang rimba ketika prosesi kelahiran terjadi,” katanya.

Adapun untuk mengobati penyakit orang rimba yang dilakukan KKI Warsi masih ada pembatasan-pembatasan yang tak boleh dilanggar. Misalnya, tenaga medis (lokoter) laki-laki tidak boleh mengobati dan menyentuh perempuan orang rimba. Tabu bagi perempuan orang rimba diobati oleh lokoter laki-laki. Sebaliknya, laki-laki orang rimba tidak tabu diobati lokoter perempuan.

Menurut Sukmareni, di tengah pola hidup dan konsumsi orang rimba yang kurang baik serta pengobatan yang masih tradisional, ada kalanya penyakit sulit hilang dari orang rimba. Mungkin ini juga yang menyebabkan populasi orang rimba cenderung stabil dari waktu ke waktu. Untuk ini tentu dibutuhkan pengobatan yang lebih memadai untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa ditangani di rimba, seperti TB paru dan penyakit kronis lainnya.

”Untuk itulah sejak mendampingi komunitas orang rimba dari 10 tahun silam, KKI Warsi menempatkan fasilitator kesehatan yang akan membantu orang rimba untuk pengobatan dan juga menghubungkannya dengan fasilitas kesehatan publik seperti puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

Awal pengenalan pengobatan modern bukanlah perkara gampang. Dengan keyakinan terhadap kekuatan dewa-dewa untuk menyembuhkan segala penyakit, orang rimba sangat sulit untuk diajak berobat ke puskesmas apalagi rumah sakit.

”Butuh waktu yang cukup panjang untuk mengenalkan orang rimba dengan pengobatan di luar tradisi mereka,” kata Sukmareni.

Dibawa ke rumah sakit

Fasilitator kesehatan KKI Warsi saat ini ada dua orang, yakni Kristiawan dan Hardiansyah. Mereka setiap bulan rutin mengunjungi kelompok-kelompok orang rimba. Untuk penyakit yang terindikasi ringan, fasilitator kesehatan akan membantu pengobatan mereka. Jika terindikasi penyakitnya kronis, akan diupayakan untuk segera dibawa ke rumah sakit.

Menurut Kristiawan, untuk mengakses fasilitas kesehatan publik ini juga bukan perkara mudah. Untuk mendapatkan pengobatan gratis di puskesmas atau rumah sakit, awalnya orang rimba mengalami kesulitan. Meski orang rimba adalah warga negara Indonesia, mereka tidak tercatat sebagai warga negara di wilayah administratif mana pun. Tak ada KTP atau pun kartu keluarga yang biasa digunakan untuk mengurus surat keterangan miskin. Ini juga menjadi rangkaian tugas fasilitator kesehatan untuk bisa meyakinkan para pihak bahwa orang rimba meski tanpa KTP mereka adalah keluarga miskin yang layak mendapat pelayanan gratis di rumah sakit.

Perjuangan untuk bisa mendapatkan pengobatan gratis ini sejak tahun 2007 KKI Warsi telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Intinya ada kerja sama untuk peningkatan kesejahteraan orang rimba. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian kartu berobat gratis (jaminan kesehatan masyarakat) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun. Hingga 2008 sudah ada 472 Jamkesmas yang diberikan kepada orang rimba. Dengan kartu ini, orang rimba bisa berobat gratis di puskesmas atau rumah sakit.

”Meski belum semua orang rimba memegang kartu Jamkesmas, semua data mereka telah dimasukkan ke dinas kesehatan setempat. Untuk orang rimba yang berada di Merangin, Warsi juga telah mendorong Puskesmas Pemenang (puskesmas yang paling dekat dengan orang rimba yang hidup di daerah Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi) untuk memberikan pengobatan gratis,” kata Hardiansyah.

Program Manajer KKI Warsi Rudi Syaf menggarisbawahi, walaupun sudah ada kartu Jamkesmas, tidak otomatis pula orang rimba bisa mendapatkan akses pengobatan. Karena paradigma yang berkembang, setiap orang rimba datang berobat, petugas kesehatan pada kabur. ”Ada ketakutan petugas kesehatan terhadap orang rimba, takut dibawa orang rimba melalui kekuatan magisnya,” kata Rudi.

Sementara itu, pengobatan tradisional mereka melalui tanaman obat juga semakin susah karena bahan baku sulit didapat.

Rudi menjelaskan, KKI Warsi juga pernah bekerja sama dengan Tim Kesehatan Korem 042 Garuda Putih untuk masuk hutan memeriksa kesehatan orang rimba secara rutin. Maklum, kondisi kesehatan yang rendah dan ancaman berbagai penyakit menjadi ancaman serius orang rimba.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau