Kantor Pos Besar Yogyakarta Mulai Cairkan BLT Senilai Rp 3,8 M

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (18/3), mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin senilai Rp 200.000 untuk bulan Januari dan Februari. Tahun ini jumlah rumah tangga sasaran yang berhak menerima BLT di Kota Yogyakarta turun menjadi 19.095 dari sebelumnya 19.111.

Pencairan BLT dilayani di beberapa loket. Bedanya, tahun ini para penerima tidak diharuskan membawa kartu BLT baru. Mereka hanya menunjukkan kartu BLT lama atau KTP kepada petugas. Begitu pula proses pencairan pada hari pertama, tak seramai dan berdesakan layaknya pencairan tahun-tahun sebelumnya.

Manajer Operasi Kantor Pos Yogyakarta Muhammad Rosyad mengatakan, Yogyakarta menjadi salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang mendapat alokasi untuk pencairan tahap awal. "Uang yang diterimakan baru untuk dua bulan dengan total Rp 3,819 miliar," katanya.

Rosyad mengakui pencairan kali ini dilakukan agak terburu-buru. Jumat pekan lalu, ia menerima pemberitahuan bahwa pencairan BLT akan dilakukan tanggal 18 Maret. Sedangkan data warga penerima dari Satuan Tugas Pusat baru turun hari Senin pekan ini sehingga pembayaran tanpa kupon (kartu BLT), ucapnya.

Akibat waktu yang sempit itu pula, pencairan baru dilakukan di Kantor Pos Besar bagi warga miskin di enam kecamatan, yakni Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Keraton, Ngampilan, dan Pakualaman. Untuk kantor pos cabang lainnya dilakukan mulai 25-31 Maret. Begitu pula untuk wilayah kabupaten lain dilakukan menyusul.

Tri Hastono, Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, mengatakan, pencairan BLT secara efektif diperkirakan terjadi pascasosialisasi menyeluruh. "Siang ini kami baru memperoleh data dari Kantor Pos dan akan segera dilimpahkan ke kelurahan. Dari kelurahan akan dilanjurkan ke tingkat RT untuk disampaikan ke masyarakat," katanya.

Tri membenarkan ada pengurangan rumah tangga penerima sebanyak 16 orang. Mereka adalah warga yang tahun lalu semestinya mendapat pembagian kartu BLT, tetapi kartu itu tidak terdistribusikan lantaran beberapa faktor, seperti meninggal dan pindah tempat tinggal. "Nah, hal itu rupanya belum ditindaklanjuti dengan penggantian RTS sehingga mereka dianggap gugur," katanya.