Jangan Ragukan Netralitas TNI pada Pemilu 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat diminta tidak perlu lagi meragukan komitmen institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersikap netral dan tidak berpolitik, terutama dalam momen Pemilihan Umum 2009. Komitmen untuk bersikap netral seperti itu sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dengan begitu tidak perlu lagi ada muncul pendapat atau komentar yang meragukan dan bahkan mengarah pada perbuatan fitnah, yang sama sekali tidak sesuai dengan bukti perbuatan serta langkah kebijakan yang selama ini diambil dan dilakukan oleh TNI.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Marsda Sagom Tamboen, Rabu (18/3), dalam pernyataan persnya kepada Kompas.

Sagom menanggapi pernyataan aktivis demokrasi Fadjroel Rachman, yang mengaku khawatir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggunakan jaringan teritorial TNI untuk memenangkan Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam Pemilu 2009.

Seperti diwartakan, Fadjroel menyatakan hal itu Selasa kemarin saat hadir dalam diskusi dan peluncuran buku berjudul Ragam Ekspresi Islam Nusantara. Fadjroel mengomentari pecahnya koalisi Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Sagom, pernyataan Fadjroel itu bisa mengusik dan menyakiti hati seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI, yang selama ini berupaya netral. Dia menilai kekhawatiran Fadjroel tidak disertai bukti atau alasan yang masuk akal sehingga malah terkesan seperti ramalan.

Sementara itu, dalam amanat tertulis Panglima Kodam Jaya Mayjen Darpito Pudyastungkoro menegaskan segenap jajaran prajuritnya untuk menjaga dan mewujudkan komitmen netralitas TNI, terutama mereka yang bertugas dalam satuan tugas pengamanan Pemilu 2009. Darpito juga menegaskan seluruh prajurit TNI di Kodam Jaya agar jangan melakukan perbuatan apa pun, yang dapat menodai netralitas TNI. Mereka harus mampu bersikap netral sekaligus menjaga jati diri TNI.