Wapres Bantah Ada Politik Uang dalam Pembagian BLT

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membantah kalau pembagian Bantuan Langsung Tunai atau BLT menjelang pemilu legislatif 9 April ini sebagai bentuk politik uang dari pemerintah.

BLT sekarang ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM tahun lalu. Namun, kini dikaitkan dengan krisis keuangan yang terjadi sehingga BLT diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

"Mungkin kesan (politik uang) itu boleh saja. Akan tetapi, itu keputusan undang-undang karena APBN itu UU. Semua partai setuju, meski ada juga yang tidak setuju. Dulu pemerintah konsepnya enam bulan diberikan. Akan tetapi, karena DPR hanya setuju dua bulan, jadi sekarang dilaksanakan dan tidak ada hubungannya pemilu," tandas Wapres Kalla, saat ditanya pers di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurut Wapres Kalla, karena tahun lalu BLT baru berlangsung enam bulan, hal itu sesuai dengan APBN ditambah dua bulan lagi, yaitu Januari dan Februari. "Supaya masyarakat tidak bingung yang diberikan adalah kelanjutannya, yaitu hanya membawa kartu penduduk. Kuponnya tidak ada karena dulu sudah. Sekarang mereka langsung diberi Rp 200.000," jelas Kalla.

"BLT ini sudah dua kali diberikan. Sekarang ini juga untuk mengimbangi adanya krisis sebagai turunnya daya beli sehingga harus dilaksanakan segera. Harusnya memang diberikan Januari Februari. Namun, karena persiapannya butuh waktu, maka BLT baru bisa dilakukan Maret ini. Jadi, ini bukan disengaja. Supaya tidak dekat dengan pemilihan presiden dan wapres jadi harus segera dibagikan pada Maret ini juga," tambah Kalla.

Dikatakan Kalla, dana BLT dialokasikan di APBN 2009 sebesar Rp 3,6 triliun untuk 18 juta rumah tangga. BLT yang digagas Wapres Kalla sudah dibagikan dua kali. Yang pertama setelah kenaikan 2005 dan BLT Mei tahun 2008 dan 2009.

Kalla mengakui, selain BLT, ada juga program Keluarga Harapan Hidup (KHH), yang ada di Departemen Sosial. "Memang bermacam-macam programnya karena program didesain untuk mengurangi kemiskinan langsung. Karena itu, tidak ada hubungannya dengan pemilu atau tidak. Itu semuanya ada di APBN dan sah semuanya," lanjut Kalla.

Ditanya pers, bagaimana kalau pembagian BLT akan dimanfaatkan bagi keuntungan Partai Demokrat seperti halnya penurunan BBM, Kalla menjawab, itu soal lain.