Ciri Khas Kemang Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana perubahan peruntukan Kemang, Jakarta Selatan, dari permukiman menjadi komersial bakal menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian warga menilai perubahan peruntukan akan menghilangkan ciri khas kawasan itu.

”Kemang sejak dulu menarik karena kondisinya yang seperti ini. Di sini ada permukiman orang asing, ada juga perkampungan masyarakat lokal. Ini menarik orang untuk mengembangkan tempat usaha di jalur utama, seperti di Jalan Kemang Raya hingga Kemang Selatan,” kata Tanhadi Ashar (54), warga Kemang Utara 2, Kamis (19/3).

Tanhadi mengatakan, kalau semua menjadi daerah komersial, ia khawatir kawasan permukiman di sekitar Kemang akan dikorbankan atas nama pembangunan. Masyarakatlah yang nanti harus merugi.

Berbeda dengan Tanhadi, sejumlah pelaku usaha di Jalan Raya Kemang menyambut baik rencana pemerintah menata Kemang menjadi kawasan komersial. Namun, mereka menginginkan konsep yang berkembang saat ini harus dipertahankan. Konsep yang dimaksud adalah kawasan usaha dengan bangunan berbentuk galeri, bukan bangunan tinggi yang menjulang.

”Kawasan ini unik karena lebih banyak bangunan berupa galeri. Sayang kalau diubah menjadi kawasan dengan gedung-gedung tinggi, bukan lagi menjadi kawasan Kemang yang dikenal orang hingga saat ini,” kata Sancaya Rini, pemilik galeri Creative Kanawida, pengusaha tenunan dengan pewarna alam.

Rini juga berharap perubahan status peruntukan tidak akan membebani pelaku usaha yang sudah ada di kawasan tersebut dengan menambah biaya retribusi. ”Sebagai kewajiban, selama ini kami sudah membayar pajak dan retribusi. Kalau kawasan ini menjadi kawasan komersial, jangan ada lagi tambahan beban biaya pajak dan retribusi,” kata Rini.

Salah Pemprov

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI harus berhati-hati dengan rencana mengubah peruntukan Kemang dari kawasan permukiman menjadi komersial. Jika Kemang diberi dispensasi, berarti akan banyak lagi kawasan lain seperti Pondok Indah, Menteng, dan Kemayoran menuntut hal yang sama.

”Pemprov jangan gegabah mengubah peruntukan Kemang. harus dipertimbangkan secara matang. Jika tidak, mereka akan kelabakan sendiri menerima permintaan perubahan peruntukan dari kawasan lain,” ujar Sayogo.

Menurut dia, kesalahan yang terjadi selama ini adalah Pemprov DKI membiarkan Kemang menjadi tempat usaha komersial. Setelah kebablasan, kata Sayogo, mereka akhirnya berencana melegalkan kesalahan yang dibuat sendiri.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga menambahkan, rencana perubahan peruntukan Kemang merupakan sebuah preseden buruk. Pemprov DKI Jakarta terbukti tidak konsisten melaksanakan aturan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010.

”Tahun depan, RTRW 2010 akan berakhir dan akan dibentuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 2020. Jika perubahan peruntukan ini jadi disahkan, berarti ada pengaturan wilayah yang berbeda lagi setelah 2010. Jakarta akan semakin semrawut karena ketidakkonsistenan Pemprov DKI,” kata Nirwono.

Menurut Nirwono, sekitar tahun 2000 dan sebelumnya, gubernur DKI kala itu pernah sampai menyegel beberapa tempat usaha yang dibuka di kawasan Kemang karena melanggar RTRW dan RUTR Jakarta. Namun, pada perkembangannya harus diakui bahwa perubahan di Kemang tidak terbendung.

Nirwono mengusulkan solusi yang dianggap bisa menguntungkan pengelola usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah. Menurut dia, peruntukan kawasan komersial bisa diterapkan hanya pada kawasan yang telah berkembang menjadi pusat tempat usaha. Kawasan lain tetap dipertahankan sebagai perumahan. Namun, demi estetika, permukiman harus ditata menjadi permukiman modern, tanpa perlu penggusuran. (PIN/NEL/SF)