Manipulasi DPT, Perlukah Pemilu Ditunda?

JAKARTA, KOMPAS.com — Indikasi adanya manipulasi daftar pemilu tetap (DPT) di tiga kabupaten di Jawa Timur menimbulkan polemik baru menjelang pemilu. Sejumlah pihak mendesak KPU untuk menjelaskan dugaan tersebut. Bahkan, yang lebih ekstrem mewacanakan penundaan pemilu jika data DPT tak 'dibersihkan'. Perlukah penundaan pemilu?

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay berpendapat, masih ada hal yang bisa dikerjakan KPU untuk menuntaskan dugaan itu, daripada langsung mendesakkan penundaan pemilu. Menurutnya, waktu yang tersedia masih memungkinkan bagi KPU untuk menelisik ulang data pemilih ganda.

"Saat ini, kepercayaan yang perlu kita bangun. Yang mana data yang busuk, kita pilah. Masih ada waktu untuk melakukan itu. Sebab, risiko pemilu ditunda itu sangat luar biasa. Jadi, mari desak KPU untuk membersihkan DPT itu," papar Hadar, pada diskusi "Manipulasi DPT dan Nasib Pemilu", di Jakarta, Sabtu (21/3).

Pembersihan DPT, dikatakan Hadar, masih memungkinkan karena data tersebut tersimpan dalam bentuk soft file. Koreksi tersebut harus selesai sebelum surat suara diturunkan ke TPS.

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin. Irman mengatakan, hal mendesak yang dilakukan adalah perbaikan DPT.

"Bukan pada penundaan pemilu, tapi cari siapa orang-orang yang melakukan itu. Daripada pemilu disuruh mundur, mending penyelenggara pemilu yang disuruh mundur," ujar Irman.

Risiko penundaan pemilu, diuraikan Irman, akan membawa risiko yang sangat besar mengingat masa jabatan anggota dewan dan presiden/wakil presiden akan segera berakhir. "Kalau ditunda, bisa demisioner republik ini, tidak ada pemerintahan," katanya.

Ketua Pedoman Indonesia, Fadjroel Rachman, berpendapat sebaliknya. Pemilu pada tanggal 9 April, menurutnya, harus ditunda. Persoalan manipulasi DPT, dinilai sebagai indikasi kecurangan yang luar biasa.

"Jawa Timur yang provinsinya besar saja, DPT-nya busuk. Kalau DPT busuk, akan menghasilkan DPR busuk. Ini berkaitan dengan moral, jadi pemilu ditunda saja, sampai DPT-nya tidak busuk," kata Fadjroel.