JAKARTA, KOMPAS.com — Indikasi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 berawal dari temuan dan telaah tim PDI Perjuangan yang mendapatkan data pemilih tiga kabupaten di Jawa Timur dari Panwaslu. dari hasil penelusuran, ditemukan manipulasi DPT antara 25 dan 27 persen di setiap kabupaten. Rencananya, sejumlah tokoh parpol akan berkumpul awal pekan depan untuk membahas temuan ini.
Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay mengatakan, parpol memiliki kepentingan besar terhadap DPT. Oleh karena itu, ia menyarankan partai bersikap pro aktif untuk memberikan masukan kepada KPU. Demikian dilontarkan Hadar, pada diskusi Manipulasi DPT dan Nasib Pemilu, Sabtu (21/3), di Jakarta.
"Kalau tidak percaya (DPT) pada data, perbaiki. Beri masukan kepada KPU. Data Jawa Timur itu diselesaikan," ujar Hadar.
Ia justru mempertanyakan, mengapa ribut-ribut soal DPT baru dilakukan mendekati pemilu. Padahal, parpol sudah memiliki akses untuk mengetahui DPT sejak beberapa bulan lalu. "Jangan-jangan ada motivasi politik di balik ini karena dia (parpol) belum siap," ujarnya.
Lepas dari segala motif di balik itu, pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kekisruhan data pemilih. Presiden, sebagai pucuk pimpinan tertinggi, harus bergerak cepat menemukan solusi atas masalah tersebut.
"SBY sudah saatnya berpikir untuk menyiapkan langkah penyelesaian yang konkret. Atau, keluarkan saja perpu untuk mengakhiri masa jabatan anggota KPU dan ganti dengan staf yang lebih ahli," ujar Irman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang