GKR Hemas Akan Desak Amandemen UUD 1945

BANTUL, KOMPAS.com - Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi DIY mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukannya ketika nanti sebagai anggota DPD ialah mendesakkan amandemen terhadap UUD 1945. Hal itu untuk menyeimbangkan posisi DPD dengan DPR.

"Tugas DPD seharusnya bisa menjadi penyeimbang DPR Pusat karena setiap DPR ingin membuat UU, meminta pertimbangan DPD. Amandemen UUD 1945 seharusnya tahun 2007 lalu sudah dilaksanana, tapi parpol meminta setelah tahun 2009," ujar Hemas.

Demikian disampaikan Hemas, ketika berkampanye di depan 200-an warga di Balai Desa Wijirejo, Pandak, Bantul, Senin (23/3) sore.

"Amandemen itu penting. Kita bisa lihat posisi DPD. Dalam setiap keputusan DPR, mestinya kalau DPD mengusulkan, DPD juga berhak ikut membahas. Tapi kita tidak pernah disertakan dalam pembahasan, apalagi mengawal. Posisi DPD masih lemah," kata Hemas.

Selain amandeman, jika nanti duduk sebagai anggota DPD, istri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta) ini, juga akan menuntaskan rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK). DPD menginginkan keistimewaan DIY dengan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Tanggal 3 Maret lalu, DPD sudah berhadapan dengan DPR dan pemerintah, membahas RUUK. Sebetulnya pemerintah dan DPD saat ini sedang menyatukan persepsi. Fraksi-fraksi parpol besar juga sudah setuju adanya penetapan, buka pemilihan," kata Hemas.

Dalam kesempatan itu, Hemas juga meluruskan kabar tidak benar tentang pencalonan dirinya. "Ada salah satu calon DPD yang lain bilang, bahwa saya mau mencalonkan tapi sesudahnya akan mengundurkan diri karena Ngarsa Dalem (Sultan HB X) hendak maju sebagai calon presiden. Itu tidak benar. Jangan terpengaruh. Saya tetap maju mencalonkan diri untuk menyelesaikan tugas," tegas Hemas.

Menyinggung kampanye DPD di DIY, Hemas mengaku masih kurang ketimbang kampanye caleg. "Masyarakat ngertinya hanya sosialisasi caleg," kata dia.

Menurut Hemas, selain KPUD yang mesti lebih gencar menyosialisasikan Pemilihan Anggota DPD, calon anggota DPD juga harus lebih aktif.