Partai Golongan Karya

OLEH BI PURWANTARI

KOMPAS.com - Banyak orang meramalkan bahwa Golkar, pendukung utama rezim militer Orde Baru, akan tumbang bersamaan dengan runtuhnya rezim. Setelah dua kali pemilu pasca-Orde Baru dilaksanakan, terbukti ramalan itu keliru. Golkar nyaris tidak beringsut dari sentrum kekuasaan yang digenggamnya selama lebih dari empat dekade. Namun, pergulatan di dalam tubuh Golkar dan perubahan kontestasi politik lokal dapat mengubah peta dukungan terhadap Golkar.

Sejarah panjang eksistensi Golkar tak bisa dilepaskan dari peran institusi militer, terutama Angkatan Darat, dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia pascarevolusi kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, pimpinan AD melihat kekuatan PKI semakin besar. Untuk membendung pengaruh politik kiri, AD membentuk beberapa lembaga yang berafiliasi dengannya. Berbagai Badan Kerja Sama (BKS) militer dengan masyarakat sipil pun dibentuk, seperti BKS Pemuda-Militer, BKS Ulama-Militer, maupun organisasi, seperti SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), Koperasi Simpan Tabungan Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Organisasi-organisasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Menurut Leo Suryadinata, seperti tercantum di dalam bukunya Military Ascendancy And Political Culture: A Study of Indonesia’s Golkar, saat pembentukan itu sekitar 60-an organisasi buruh, pemuda, perempuan, sarjana dan pelajar, media, serta nelayan dan petani turut bergabung. Namun, pengaruh Sekber Golkar baru benar-benar menguat pasca-1965, setelah militer memenangi pertarungan antarelite politik saat itu.

Ketika kekuasaan beralih dari Soekarno ke Soeharto, terjadi penyederhanaan organisasi di dalam tubuh Sekber Golkar. Meskipun langkah ini tidak terlalu mudah dilakukan, pada akhir 1969 Sekber Golkar telah dirampingkan menjadi tujuh Kino (Kelompok Induk Organisasi), di antaranya Kino Kosgoro, Kino SOKSI, Kino MKGR, dan Kino Ormas Hankam. Penyederhanaan ini pada dasarnya merupakan persiapan menghadapi Pemilu 1971. Penyederhanaan ini tidak mudah karena sebagian organisasi ingin tetap mempertahankan jati dirinya. Kelak terbukti, perbedaan paham politik itu turut andil dalam lahirnya parpol-parpol baru dari unsur elite politik Golkar.

Tiga institusi lain yang berperan besar mendukung Sekber Golkar dalam persiapan Pemilu 1971 adalah Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu), Kokarmendagri (Korps Karyawan Kementrian Dalam Negeri), serta komando militer lokal. Ketiganya memastikan bahwa pegawai negeri sipil tidak lagi berafiliasi dengan partai politik dan memilih Sekber Golkar. Suryadinata menyebutkan, pada periode inilah Sekber Golkar mulai berfungsi sebagai mesin elektoral untuk menjamin posisi dominan militer di dalam politik.

Hasil dari berbagai upaya tersebut mengejutkan pemimpin partai-partai politik. Dalam Pemilu 1971, Sekber Golkar menang telak dengan 62,8 persen suara yang setara dengan 227 kursi parlemen, sementara Partai NU hanya mendapat 18 persen (58 kursi) dan PNI 6,93 persen (20 kursi). Komposisi ini hampir mengubah total peta kekuatan politik Pemilu 1955 yang sebelumnya dikuasai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Di sisi lain, kemenangan ini menumbuhkan percaya diri Sekber Golkar, yang kemudian resmi berganti nama menjadi Golkar dan menjadi partai penguasa (the ruling party).

Sejarah mencatat, kelihaian politik dan kekuatan jaringan politik Golkar membuat kemenangan itu berulang terus dalam lima kali pemilu pasca-1971. Pada pemilu terakhir era Orde Baru, yaitu Pemilu 1997, Golkar bahkan mendapat perolehan suara tertinggi, yaitu 74,5 persen suara. Di di luar Jawa, seperti beberapa provinsi di Sulawesi, perolehan suara Golkar bahkan mencapai 90 persen lebih.

Tiga ”pilar” kemenangan politik, yaitu militer, birokrasi, dan teknokrat, merupakan penopang utama Golkar. Takashi Shiraishi di dalam artikel berjudul Dukuh: A Golkar Village, memaparkan bahwa institusi militer dan birokrasi menjamin adanya ”partisipasi” politik yang bersifat top-down, dengan menciptakan stabilitas politik yang terkontrol, yang pada gilirannya melancarkan kerja para teknokrat menjalankan pembangunan ekonomi.

Peta politik

Kekuatan politik Golkar baru mendapat tantangan paling berarti setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto membuka kotak pandora ”perlawanan politik” yang sejak lama tak mampu disuarakan. Ketika itu, sejumlah elemen masyarakat menuntut pembubaran Golkar yang dianggap mempunyai andil terhadap kebangkrutan negeri ini. Basis-basis kekuatan politiknya, terutama di Pulau Jawa, kembali direbut partai-partai beraliran nasionalis maupun Islam.

Dalam Pemilu 1999 dan 2004, perolehan suara Golkar anjlok menjadi 22,4 persen dan 21,6 persen, sepertiga daripada perolehan suara masa Orba. Namun, afiliasi politik masyarakat yang tersebar pascareformasi membuat angka itu tetap mendudukkan Golkar sebagai parpol yang berpengaruh. Pada Pemilu 1999 Golkar mendapat 23,7 juta suara (22,4 persen) dan menjadikannya partai pemenang kedua setelah PDI-P. Wilayah-wilayah yang menyumbang suara cukup besar tersebar di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah luar Jawa yang menyumbang suara terbanyak (2,4 juta) setelah Jawa Barat (5,4 juta) dan Jawa Timur (2,5 juta). Adapun di Pulau Sumatera, wilayah Sumatera Utara menjadi kantong terbesar dengan perolehan 1,1 juta suara.

Pada Pemilu 1999 juga mulai terjadi perubahan politik dan konflik di tubuh Golkar. Selain pamor yang menurun, di dalam tubuh Golkar sendiri juga terjadi perpecahan. Satu per satu kadernya memisahkan diri dan membentuk partai politik baru seperti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai MKGR, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Patriot Pancasila.

Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Konsolidasi dan reposisi Golkar dengan paradigma baru berhasil mengembalikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 2004. Meskipun dari sisi perolehan suara turun menjadi 21,6 persen, tetapi cakupan penguasaan wilayah Golkar lebih luas ketimbang pesaing terdekatnya, PDI-P. Dari 33 provinsi, sebanyak 27 provinsi berada dalam genggaman Golkar. Bila dilihat dari tingkat kabupaten/kota, wilayah kekuasaan Golkar bahkan meningkat tajam dibandingkan Pemilu 1999. Dari 440 kabupaten/kota, 61,6 persen (271 kabupaten/kota) menyumbang untuk kemenangan Golkar pada 2004, meningkat dibanding 36,4 persen pada pemilu sebelumnya.

Basis massa Golkar dalam Pemilu 2004 sebagian besar (88,6 persen) berada di luar Jawa yang tersebar di 240 kabupaten/kota. Provinsi Sulsel adalah wilayah di mana Golkar menyapu perolehan suara di hampir seluruh kawasan. Sulsel juga menjadi wilayah penyumbang suara terbesar keempat bagi SBY-JK dalam pemilihan presiden putaran II. Sementara di seluruh Jawa yang jumlah populasinya terbesar, Golkar harus puas dengan mempertahankan suara di 31 kabupaten/kota saja.

Bagaimanakah Golkar dapat tetap bertahan di sentrum kekuasaan di tengah gelombang perubahan politik? Di dalam buku The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, Akbar Tandjung menulis bahwa ”... mampu mendayagunakan kelembagaan yang mengakar kuat dan secara bersamaan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah.” Artinya, Akbar Tandjung menegaskan tentang resources yang ditanam Golkar selama lebih tiga dekade menjadi modal utama survivalnya. Resources itu mencakup kemampuan finansial yang kuat, kepemilikan sumber daya manusia yang berpengalaman, dan tak kalah pentingnya adalah jaringan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Golkar juga terbukti secara jeli mampu memanfaatkan dukungan basis massa yang sebagian besar ada di pedesaan dan luar Jawa dengan berbagai isu yang lebih dekat dengan kultur politik lokal. Meski acap kali bersifat transaksional, seperti dalam isu pembangunan fisik desa, dukungan bagi Golkar dari pemilih pedesaan terbukti menopang tegaknya beringin yang mulai goyah di kawasan perkotaan. Demikian juga di ajang parlemen, dengan ditopang 120 kursi pada Pemilu 1999 dan 127 kursi pada hasil Pemilu 2004 serta beberapa menteri di dalam kabinet, sudah memberi amunisi yang cukup bagi Golkar untuk menaikkan ”daya tawar” dan menghalangi pembaruan-pembaruan politik yang mungkin bisa merugikannya.

Tantangan baru

Apa yang telah dicapai Golkar dalam dua kali pemilu pasca-1998 ternyata tidak mampu menghentikan perubahan konstelasi politik lokal. Munculnya partai-partai politik baru menghasilkan tantangan baru pula bagi Golkar. Ajang pilkada gubernur, misalnya. Dari 32 provinsi yang kursi kepala daerahnya diperebutkan, dengan mengandalkan mesin politiknya sendiri, Golkar hanya berhasil menguasai dua provinsi, yaitu Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sementara di enam provinsi lainnya, Golkar harus menggalang koalisi dengan partai lain untuk memenangkan calonnya.

Dari enam provinsi yang dimenangi pilkadanya secara koalisi, DKI Jakarta adalah satu-satunya wilayah di mana Golkar kalah dalam Pemilu 2004. Lima provinsi lainnya, yaitu Banten, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan, merupakan daerah kantong Golkar, tetapi ternyata sudah tidak cukup kuat untuk merebut kursi gubernur tanpa berkoalisi. Dengan demikian, dari 27 provinsi di mana Golkar meraup suara pada Pemilu 2004, hanya di 8 provinsi (29,6 persen) Golkar bisa mendudukkan calonnya di kursi gubernur dan gagal di 19 provinsi (70,3 persen) lainnya.

Gambaran agak berbeda tampak dalam ajang pilkada tingkat kabupaten/kota. Dari 271 kabupaten/kota yang merupakan kantong suara Golkar saat Pemilu 2004, Golkar hanya menang di 62 daerah (22,8 persen) tanpa berkoalisi. Daerah yang paling banyak dimenangi adalah Sulawesi Utara, yaitu enam kabupaten/kota. Provinsi Sulsel yang menjadi basis konstituen Golkar di luar Jawa, saat Pemilu 2004 hanya tersisa 3 daerah yang dimenangi.

Sementara itu, pada 122 kabupaten (45 persen) lainnya, koalisi dengan partai lain menjadi satu-satunya pilihan untuk mendudukkan wakilnya sebagai bupati/wali kota. Melalui koalisi ini, Jawa Barat adalah wilayah yang paling banyak menang, yaitu 11 kabupaten/kota. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada, data terakhir 491 kabupaten/kota, sebanyak 256 daerah (58,1 persen) telah direbut partai politik lain. Konstelasi politik lokal ini menunjukkan bahwa akar beringin yang semula tertancap kuat di bumi Indonesia, secara perlahan di lokasi tertentu mulai tercerabut.

Akankah Pemilu 2009 mengulang sukses Golkar mempertahankan pamornya?

Hasil survei Kompas yang dilaksanakan 20 Februari hingga 3 Maret 2009 memperlihatkan kekuatan partai ini masih tetap signifikan dengan perolehan suara legislatif 18,8 persen suara. Jika merunut dari partai yang dipilih pada Pemilu 2004, sebanyak 63 persen pemilih Golkar menyatakan akan memilih lagi partai ini. Ini menunjukkan pemilih Golkar cukup loyal terhadap partai ini. Sebagian besar responden (80 persen) juga tercatat merupakan pemilih yang berdomisili di pedesaan. Dari survei juga tampak, responden pendukung Golkar tersebar di seluruh provinsi, dengan dukungan yang kuat di Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, dan Sulsel.

Meskipun secara umum perkiraan komposisi perolehan suara ini tidak lagi menempatkan Golkar sebagai pemenang Pemilu 2009, tetapi berbagai manuver politik yang saat ini gencar dilakukan Jusuf Kalla dan pemimpin Gokar lainnya, bukan tak mungkin bisa kembali mengonsolidasi dukungan suara partai beringin yang agak tercerabut saat ini. Partai beringin, kini memang harus menyambut tantangan politik baru, berubahnya kesadaran politik masyarakat sekaligus kontestasi elite dalam tubuh Golkar sendiri.

(BI Purwantari/Litbang Kompas)