Soal Penggelembungan DPT, Parpol Jangan Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap sejumlah partai politik yang meresahkan adanya kemungkinan penggelembungan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif mendatang, seperti terjadi pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu, dinilai terlalu berlebihan.

Selain berlebihan, keributan yang dimunculkan sejumlah parpol sekaligus mencerminkan sikap mereka yang hanya ingin mendulang suara sebanyak mungkin tanpa mau "berkeringat" turun ke bawah, termasuk mengawasi proses pemungutan hingga penghitungan suara sampai tahap final.

Penilaian itu disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, saat dihubungi per telepon, Rabu (25/3).

Menurutnya, meski seandainya terdapat kecurangan terhadap DPT, hal itu tidak akan sampai mengubah jumlah calon pemilih.

"Apa yang terjadi di Jatim berbeda dengan pemilu di tingkat nasional. Kalau di Jatim DPT kan bisa saja digelembungkan lalu orang-orang dari luar wilayah Kabupaten Sampang dan Bangkalan, misalnya, didatangkan lalu dikerahkan mencoblos. Kalau di tingkat nasional apa bisa seperti itu? Jumlah pemilih kan segitu-segitu saja," ujar Ikrar.

Bahkan kalau pun terjadi atau diasumsikan, konspirasi atau kecurangan sistematis dilakukan misalnya dengan memasukkan seluruh anggota TNI dan Polri ke dalam DPT, hal itu secara kuantitas tidak akan berarti banyak atau signifikan menyumbang jumlah kursi legislatif bagi pihak yang merancang dan melakukan kecurangan tadi.

"Jumlah anggota TNI-Polri seluruhnya hanya sekitar 700.000 orang. Apa suara sebanyak itu signifikan? Selain itu, kalau pun ada jumlah pemilih yang digelembungkan, orang yang mencoblos kan tidak dapat begitu saja atau dengan gampang berpindah-pindah mencoblos di tempat lain," ujar Ikrar.

Ikrar mengaku yakin masyarakat di satu lingkungan atau di TPS tertentu hingga ke tingkat panitia pemungutan suara kelurahan, kecamatan, atau kabupaten dan kota, akan dengan kritis mengawasi.

Hal itu lantaran warga masyarakat pasti paham dan tahu siapa dan berapa banyak jumlah warga di sekitar tempat tinggalnya. Kalau pun ada kecurangan, hal itu dapat dengan mudah dikontrol dan diketahui oleh masyarakat. Apalagi jika masing-masing parpol juga memiliki atau menempatkan saksi-saksi mereka secara serius demi meminimalisasi potensi kecurangan yang pastinya juga akan sangat merugikan mereka.

"Jadi terlalu berlebihan kalau sejumlah parpol sekarang malah sekadar meributkan masalah DPT. Hal itu sama artinya mereka tidak paham masalah dan tidak mau capek berkeringat, apalagi keluar modal, turun ke bawah melakukan pengawasan demi kepentingan mereka sendiri," ujar Ikrar.

Jika setiap parpol benar-benar punya jaringan dan kepengurusan yang mampu menjangkau tingkat masyarakat terbawah, mereka tidak perlu khawatir DPT akan dicurangi. Akan tetapi, kalau sampai mereka tidak tahu wilayah mereka masing-masing dan berapa banyak jumlah pemilih yang ada, hal itu adalah kesalahan parpol sendiri.

Seperti diwartakan, sejumlah parpol, Selasa malam, berkumpul untuk berkomunikasi dan merumuskan langkah politik dan rencana aksi bersama untuk menanggapi persoalan seputar DPT tersebut.

Beberapa waktu sebelumnya sejumlah tokoh parpol, seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya, juga telah menemui Megawati Sukarnoputri dari PDI-P membahas masalah itu.

Lebih lanjut saat dihubungi terpisah, peneliti senior CSIS J Kristiadi mewanti-wanti, jangan sampai kekisruhan yang terjadi seputar persoalan DPT kali ini justru dimanfaatkan oleh para "petualang dan pendompleng politik" termasuk yang ada di dalam parpol, yang bertujuan mengacaukan jalannya proses demokrasi dan mencari keuntungan pribadi.

Kristiadi juga mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum untuk segera membuka dan menyebarluaskan DPT ke masyarakat termasuk parpol. Menurutnya, KPU tidak punya kewenangan menahan atau menyembunyikan informasi soal DPT itu.

"Pemilu 2009 ini adalah akhir masa transisi kita dalam berdemokrasi, yang sebenarnya semakin lama semakin mengalami banyak perbaikan di semua bidang. Memang masih ada banyak kekurangan tapi itu bisa diperbaiki," ujar Kristiadi.

Kristiadi membenarkan anggapan banyak pihak yang selama ini menyayangkan sikap KPU, yang seolah menggampangkan saja berbagai persoalan atau potensi masalah yang muncul. Akan tetapi, KPU sebaiknya tetap terus diingatkan dan dikritik sehingga masyarakat dan parpol tidak malah bersikap masa bodoh (ignorant).