Meski Dikerjakan di Daerah, Dana Stimulus Tanggung Jawab Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen/kementerian tetap bertanggung jawab atas dana stimulus fiskal, khususnya dari tambahan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur, meskipun proyek tersebut dilaksanakan oleh daerah.

"Penanggungjawabnya tetap jelas, kalau misalnya pengguna anggarannya Departemen PU atau Dephub, ya tetap mereka, tapi kerja sama dengan daerah menjadi keharusan," kata Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (25/3) malam.

Menurut dia, bentuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal 2009 itu adalah dekonsentrasi TP (tugas pembantuan).

Menkeu menjelaskan, pelaksanaan program stimulus fiskal menghadapi persoalan karena alokasi anggaran dilakukan di tingkat pusat, tetapi merupakan proyek/kegiatan yang didelegasikan kepada daerah. "Namun, kita sudah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dengan Panitia Anggaran DPR, disepakati alokasi anggaran tetap di kementerian tapi diteruskan ke pemda," katanya.

Menkeu menyebutkan, pilihan lain adalah memasukkan anggaran stimulus fiskal itu dalam dana alokasi khusus (DAK). Namun, saat ini pembahasan APBD sudah selesai sehingga jika dimasukkan dalam DAK harus menunggu revisi APBD yang baru dilakukan pada Agustus. "Kalau harus menunggu APBD direvisi, maka stimulus fiskal tidak bisa dilaksanakan April sehingga kesepakatan memasukkan ke dalam anggaran dekonsentrasi TP merupakan kesepakatan optimal," katanya.

Ia berharap kesepakatan itu merupakan bentuk yang sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundangan dan dapat tetap dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Menurut dia, pembahasan alokasi anggaran dekonsentrasi TP untuk Departemen PU, Kemenpera, dan Departemen ESDM sudah selesai, sementara lainnya masih dalam proses pembahasan di Panitia Anggaran DPR.

Ia menyebutkan, meskipun dengan anggaran pemerintah pusat, namun kalau sudah selesai maka proyek-proyek fisik itu akan menjadi aset daerah. "Ini proyek dengan dana dari anggaran negara, publik pun boleh tahu di daerah mana saja dan apa saja proyeknya," katanya.

Stimulus fiskal tahun 2009 berupa tambahan belanja negara mencapai Rp 12,2 triliun. Sebagian besar untuk proyek infrastruktur yang disalurkan melalui Departemen PU sebesar Rp 6,6 triliun, Dephub Rp 2,19 triliun, Departemen ESDM Rp 500 miliar, Kemenpera Rp 400 miliar. Selain itu Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 100 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM

Rp 100 miliar, Deptan Rp 650 miliar, dan Depdag Rp 335 miliar.
    
Dana stimulus fiskal melalui Departemen PU akan digunakan antara lain untuk penanganan bencana banjir Bengawan Solo, pembangunan instalasi air minum, percepatan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi jalan untuk ketahanan pangan, dan perbaikan infrastruktur permukiman.

Sementara di Dephub, antara lain akan digunakan untuk proyek rehabilitasi dan revitalisasi kereta api, perpanjangan runway bandara, dan pembangunan serta rehabilitasi dermaga penyeberangan.