Situ Gintung Penting bagi Jakarta

”Kalau Situ Gintung ditutup, yang akan terancam adalah Jakarta. Situ Gintung dengan luas 21 hektar itu selama ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk Jakarta. Situ Gintung berjasa sebagai pengendali banjir di wilayah Jakarta Selatan,” kata pengamat perkotaan, Nirwono Joga, kepada Kompas di lokasi bencana Situ Gintung, Sabtu (28/3) siang.

Pengamatan Kompas menunjukkan, situ yang biasanya berkapasitas 1 juta meter kubik air itu sudah tak terisi lagi. Yang tersisa hanya lumpur hitam legam di dasar situ setelah tanggul jebol.

Menurut Nirwono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus ikut bertanggung jawab agar Situ Gintung dapat difungsikan kembali. Peran ekologis situ ini bagi Jakarta sangat besar. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo harus peduli, bagaimana agar Situ Gintung segera difungsikan lagi.

Selain itu, Nirwono juga mengingatkan, tata ruang kawasan Situ Gintung harus dibenahi. Situ harus memiliki ”sabuk pengaman” 50-100 meter. Kawasan dalam radius 50 meter dari bibir situ harus dijadikan jalur hijau dan hutan kota. Karena itu, permukiman yang ada dalam radius tersebut perlu direlokasi.

Demikian pula daerah yang menjadi limpasan air situ harus bebas dari bangunan. Ini bisa menjadi semacam sungai buatan. Ketika air situ meluap, air akan mengalir melalui sungai buatan ini.

Pengamat masalah perkotaan itu menambahkan, kapasitas debit air di Situ Gintung adalah 1 juta meter kubik air untuk situ seluas 31 hektar. Saat ini luas Situ Gintung sudah menyusut menjadi 21 hektar, tetapi debit air masih tetap 1 juta kubik air dengan kedalaman situ 10 meter.

Tanggul itu jebol karena air yang ada dalam situ mencapai 1,5 juta kubik. Daya dorong air sangat besar sehingga menjebol tanggul dan meluluhlantakkan permukiman di dataran rendah di bawah tanggul.

Nirwono menilai, pemerintah kurang peduli pada perawatan situ-situ di Jabodetabek. Seharusnya perawatan dan perbaikan tanggul Situ Gintung dilakukan pemerintah sejak lama. Namun, karena anggarannya terbatas, renovasi situ tertunda.

Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Tata Air menganggarkan Rp 4,3 miliar untuk penurapan situ, tetapi bukan untuk perbaikan tanggul situ-situ. ”Persoalan ini menjadi kompleks karena pemerintah memprioritaskan anggaran untuk hal lain dengan alasan anggaran terbatas,” ungkapnya.

Persoalan ini muncul karena ada egoisme sektoral antara pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pengendalian Tata Air. Tidak ada koordinasi antarinstansi pemerintah sehingga ada kesan saling lempar tanggung jawab masalah situ.

Nirwono juga mempertanyakan fungsi Situ Pamulang yang kini sebagian lahannya diuruk untuk pembangunan mal. Ada indikasi pelanggaran tata ruang. Situ Pamulang yang penting artinya bagi lingkungan juga harus dikembalikan fungsinya.