Publikasi DPT agar Kurangi Kecurigaan

SURABAYA, KOMPAS.com - Daftar pemilih tetap harus segera dipublikasikan di tingkat kelurahan dan desa agar masyarakat dan peserta pemilu dapat mengkoreksi. Dengan demikian, kecurigaan terhadap dugaan terjadinya penggelembungan atau manipulasi DPT berkurang.

"Daripada semua pihak meributkan diri tentang DPT, maka KPU harus segera mengumumkan hasil DPT di tingkat kelurahan dan TPS masing-masing. Ini juga berfungsi untuk mengkoreksi jumlah logistik yang akan dikirimkan," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widada, Senin (30/3) di Surabaya.

Menyikapi langkah KPU mengumumkan hasil pembersihan DPT hingga ke tingkat kelurahan dan desa, KPU harus memastikan setiap parpol mendapatkan salinan DPT. Sedangkan masya rakat juga dapat melihat salinan DPT di setiap papan pengumuman kelurahan atau desa.

"Panitia pemungutan suara (PPS) harus bertanggungjawab menampung apapun keluhan-keluhan yang berkaitan dengan DPT. Setiap DPT bermasalah ditandai lalu dilaporkan ke KPUD untuk dimurnikan kembali dan dicocokkan dengan logistik yang akan didirimkan," jelas Bambang.

Menurut Bambang, koreksi DPT harus disesuaikan dengan kebutuhan logistik. Jangan sampai logistik yang dikirimkan sama dengan DPT lama yang belum dibenahi.

Keaktifan warga

Kesuksesan pemurnian DPT sangat dipengaruhi keaktifan parpol dan masyarakat untuk mencermati DPT. Bagi Bambang, pengalaman kekacauan DPT yang telah terjadi sebelumnya merupakan bukti dari ketidakpedulian warga dan parpol mengkritisi DPT.

"Dulu waktu DPT ditempel di setiap kelurahan dan desa hanya sedikit masyarakat dan parpol yang mau melakukan pengecekan. Namun, setelah tahapan pemilu berjalan justru diributkan," ucapnya.

Bambang mengungkapkan, kekacauan DPT selama ini sulit di kategorikan dalam unsur manipulatif karena kekeliruan DPT terjadi sejak penyusunan daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Hal serupa diungkapkan anggota KPU Jawa Timur Arief Budiman, menurutnya, DP4 diterima KPU sejak 5 April 2008 sehingga dalam jeda waktu sekitar satu tahun banyak muncul perubahan data kependudukan di lapangan.

Idealnya, menurut Bambang, pemerintah harus tegas dalam membentuk nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

"Kalau ada penduduk kedapatan memiliki KTP dobel harus dihukum atau dipenjara karena ini sumber kekacauan pendataan," tegasnya. Namun demikian, dengan sisa waktu sebelum pemilu yang pendek penyempurnaan NIK mustahil dilakukan.

Karena itu, semua KPUD, parpol, dan masyarakat harus aktif mengecek DPT sehingga peluang munculnya DPT ganda atau DPT bermasalah lainnya berkurang.

Menyikapi hal ini, Panwas Pemilu Jawa Timur terus melakukan pengecekan ulang DPT hingga ke tingkat TPS. Ketua Panwas Pemilu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko mengungkapkan, hasil penyaringan DPT dikumpulkan masing-masing panwas dan kemudian dikoordinasikan ke KPUD sebagai bahan pembenahan DPT akhir.