JBIC Belum Setor, Dana Belum Maksimal
Jakarta, Kompas -
Dana itu untuk mendukung pembentukan dana infrastruktur, yang dikenal Indonesia Infrastructure Financial Facility (IIFF). Tanpa kontribusi JBIC, pembentukan IIFF tidak maksimum karena modal awal yang terhimpun terlalu kecil.
Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Dedy S Priatna mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (31/3), seusai berbicara dalam Temu Pengusaha Spanyol- Indonesia.
Seluruh lembaga keuangan internasional dan negara yang akan mendukung IIFF sudah menyetorkan dana, kecuali JBIC. Indonesia sudah menghimpun dana dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia masing- masing 100 juta dollar AS.
Kemudian dari IFC, anak perusahaan Bank Dunia, dan unit swasta dari ADB, masing-masing 40 juta dollar AS. Indonesia sendiri mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mewakili pemerintah dalam IIFF.
SMI telah mendapatkan modal awal dari pemerintah senilai 100 juta dollar AS. Dari jumlah itu, 60 juta dollar AS di antaranya akan dimasukkan ke IIFF.
”Dengan demikian, tinggal menunggu JBIC agar seluruh modal awal IIFF mencapai 450 juta dollar AS atau sekitar Rp 5 triliun. Dengan uang Rp 5 triliun ini, IIFF bisa menghimpun dana lebih besar hingga 5-6 kalinya di pasar modal dunia. Dengan berdirinya IIFF, Indonesia akan memiliki Rp 25 triliun untuk membiayai infrastruktur,” ujar Dedy.
Dana Rp 25 triliun itu masih jauh dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai
IIFF diharapkan mulai beroperasi awal Mei 2009. IIFF akan berbentuk perseroan terbatas, di mana pemerintah hanya menguasai 30 persen. Sisanya, dikuasai Bank Dunia, ADB, dan lembaga keuangan internasional lainnya.
IIFF akan menyalurkan kredit untuk investor pelaksana proyek infrastruktur. Lembaga ini juga bisa mengelola dana lembaga keuangan lokal, seperti dana pensiun atau asuransi.
Dana yang dihimpun dalam IIFF bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang dilakukan investor swasta nasional, regional, atau internasional.
Kontribusi dari Bank Dunia dan ADB akan diberikan dalam bentuk utang. Sebagai PT, pemerintah atau pemegang saham lain bisa mengurangi atau menambah kepemilikannya melalui
Dalam temu usaha itu, CEO Lembaga Perdagangan Luar Negeri Spanyol Angel Martin Acebes mengatakan, Spanyol menawarkan investasi dalam bentuk teknologi unggul dalam berbagai bidang, terutama infrastruktur perkeretaapian dan pembangkit listrik tenaga angin.
