Distribusi Logistik di Daerah Rawan Papua Rampung

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses distribusi logistik di enam kabupaten yang dikategorikan rawan di Provinsi Papua Barat akhirnya selesai. Padahal, sebelumnya distribusi ke daerah ini cukup dikhawatirkan sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui nota kesepahaman untuk membantu proses distribusi.

"Sudah selesai semua," ujar Anggota KPU Abdul Azis di Gedung KPU, Kamis (2/4). 

Azis mengaku telah berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan mengenai kesiapan distribusi logistik di masing-masing wilayahnya. Menurut Azis, keduanya meyakinkannya bahwa distribusi surat suara sudah selesai dilakukan dengan bantuan pemerintah daerah setempat. 

"Ada kebulatan tekad pada keduanya bahwa pemilu sudah siap dilakukan," lanjut Azis.

Dengan demikian, nota kesepahaman yang dijalin KPU dengan TNI urung dilaksanakan sehingga dana distribusi yang seharusnya dikeluarkan oleh KPU jika distribusi dilakukan oleh TNI dapat dihemat dan dialokasikan kembali sebagai dana cadangan. 

Namun, Azis tetap meminta pihak TNI untuk terus bersiaga jika sewaktu-waktu KPU membutuhkan bantuan TNI, terutama dalam kondisi force majeur atau kondisi bencana. Azis sendiri mengaku belum berkomunikasi secara formal dengan pihak TNI atas kondisi ini. "Saya belum sempat dan diusahakan secepatnya," tutur Azis. 

Sebelumnya, KPU meminta bantuan TNI untuk mendistribusikan logistik di 44 distrik dari enam kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Sorong Selatan dengan 68 tempat pemungutan suara (TPS), Kabupaten Manokwari, dengan 140 TPS, Kabupaten Raja Ampat dengan 7 TPS, Kabupaten Teluk Kondama dengan 11 TPS, Kabupaten Fakfak dengan 47 TPS, dan Kabupaten Teluk Bintuni dengan 13 TPS.