Wiranto Kantongi 26 Juta Suara

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Wiranto menggelar kampanye rapat umum di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta pada Kamis (2/4). Jelang pemilihan umum legislatif mendatang, Wiranto mengaku telah mengantongi bekal suara sebanyak 26 juta suara.

Jumlah suara tersebut, menurut Wiranto, terdiri dari pemilih yang sebelumnya mencoblos namanya pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004. “Hanura punya pendukung fanatik dengan kantong basis suara tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Wiranto seusai kampanye di Lapangan Grogol, Paliyan.

Salah satu basis suara Wiranto terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Pada Pemilu 2004, Wiranto memenangi mayoritas suara di Gunung Kidul. “Gunung Kidul harus mengulang kesuksesan pemilu lalu,” ujar Wiranto mengobarkan semangat sekitar seribu massa yang hadir dalam kampanye rapat umum Hanura itu.

Dalam pidato kampanyenya, Wiranto mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum pemilu sebagai wahana memilih calon pemimpin bangsa terbaik. Pemimpin Indonesia mendatang, lanjutnya, harus memiliki hati nurani yang baik agar bisa menghindarkan bangsa dari zaman kekacauan.

Semua caleg Partai Hanura berjanji akan mewujudkan harapan masyarakat. Itu terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan, penghasilan yang memadai, serta pemerataan pendidikan. “Kita harus kembali menumbuhkan kecintaan pada sesama, lingkungan, dan Tuhan. Jika cinta sudah hilang, kita akan masuk ke zaman edan,” tambah Wiranto.

Wiranto optimistis bahwa hasil perolehan suara Partai Hanura pada pemilu 9 April mendatang tidak akan mengecewakan. Bersama sembilan partai politik lain yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran, Partai Hanura akan tetap mengawasi kelancaran pemilu, terutama terkait kemungkinan terjadinya penyelewengan daftar pemilih tetap.

Jika nantinya dipercaya memimpin bangsa, Partai Hanura bertekad mengedepankan misi kerakyatan. Penjualan aset negara seperti badan usaha milik negara akan dihentikan. “Indikator keberhasilan ekonomi jangan hanya ekonomi makro, melainkan keterpenuhan terhadap hak dasar masyarakat,” ungkap Wiranto.