Soal DPT, Mendagri Diminta Tanggung Jawab

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)Tjahjo Kumolo meminta Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tidak lepas tanggung jawab terhadap masalah daftar pemilih tetap (DPT). Partai politik berpotensi menggugat hasil pemilihan umum apabila masalah DPT tidak kunjung diselesaikan.

"Departemen Dalam Negeri yang memiliki perangkat pemerintahan hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT. Seharusnya Mendagri bisa menginstruksikan mereka untuk mendata pemilih," ujar Tjahjo Kumolo yang juga selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P, di sela-sela kampanye terbuka PDI-P, di Stadion Tri Lomba Juang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/4).

Menurut Tjahjo, Mendagri seharusnya tidak lepas tanggung jawab karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil data pemilih dari nomor induk kependudukan yang notabene berada di bawah wewenang Depdagri.

Tjahjo mengatakan, semua pihak semestinya perlu bertanggung jawab terhadap pemilu. Ini karena pemilu tidak hanya hasil kerja dari pemilih, tetapi juga parpol, pemerintah, dan KPU.

Untuk itu, Tjahjo meminta KPU, KPUD, beserta pemerintah daerah untuk bekerja keras sebelum pemilu. "Pemda mestinya segera memberikan salinan data pemilih kepada KPUD hingga ke tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara," ujarnya.

Untuk mengantisipasi masalah DPT, Tjahjo telah menginstruksikan kepada pengurus PDI-P yang akan menjadi saksi di setiap tempat pemungutan suara untuk memastikan simpatisan dan kader PDI-P tercatat dalam DPT.

Dalam orasinya, Tjahjo Kumolo mengajak seluruh calon anggota legislatif dari PDI-P melakukan kontrak politik yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kampanye PDI-P yang diramaikan dengan pentas musik dangdut dan barongsai ini sempat diwarnai kerusuhan. Hal ini terjadi ketika simpatisan yang berjoget berbenturan dengan simpatisan lainnya. Namun, aksi rusuh segera ditangani aparat kepolisian yang berada di sekitar lokasi.