Berebut Nasionalisme di Kancah Lokal
Pada ajang pemilihan umum nasional, kejayaan partai-partai politik berbasis massa Islam di Nanggroe Aceh Darussalam perlahan mulai tergerus oleh penetrasi partai-partai politik bercorak nasionalis.
Terbentuknya identitas politik Islam di Aceh sendiri mulai terukir di hasil pemilu pertama tahun 1955. Aceh, yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, dikuasai oleh partai-partai Islam. Gabungan suara yang diraih partai-partai ”hijau” ini tercatat mencapai 90,5 persen. Partai Masyumi menjadi partai peraih suara terbesar dan memenangi pemilu dengan menguasai tiga perempat bagian pemilih.
Memasuki era Orde Baru, Golkar muncul sebagai pesaing kuat partai Islam di Aceh. Di pemilu 1971, kekuatan politik Islam di Aceh teredam oleh kekuatan Golkar. Di pemilu tersebut, Golkar meraih separuh bagian suara, selisih tipis dari gabungan partai Islam yang kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan raihan suara mencapai 48,9 persen, sedangkan sisa suara diraih Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan 1,4 persen suara.
Kemenangan Golkar di Pemilu 1971 ternyata belum diimbangi dengan penetrasi politik yang mengakar di Aceh. Hal ini terbukti dengan kembalinya PPP menjadi pemenang Pemilu 1977 dan 1982 dengan pencapaian suara yang hampir mencapai 60 persen. Setelah itu, kekuasaan rezim Orde Baru kembali menguat di Aceh. Pada Pemilu 1987, PPP yang menjadi representasi kekuatan politik Islam di Aceh kembali harus takluk di tangan Golkar. Kekuasaan Golkar di Aceh bertahan sampai Pemilu 1997 yang notabene pemilu terakhir di era otoritarian tersebut.
Dominasi politik Islam di Aceh kembali mencuat di era reformasi. Pemilu 1999, partai-partai bernuansa Islam kembali merebut sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai Golkar. PPP kembali memenangi pemilu dengan mendulang 28,8 persen suara. Namun, dominasi partai Islam ini juga tidak bertahan. Partai Golkar kembali meraih kemenangan di Aceh pada Pemilu 2004 dengan torehan suara mencapai 16,2 persen, berada tipis di atas PPP yang meraih 13,8 persen suara. Dominasi Partai Golkar di pemilu tersebut menjadi sinyal, sentimen Islam tidak menjadi orientasi dominan bagi pemilih Aceh untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu tingkat nasional.
Sinyal ini kembali terekam dari hasil survei nasional Litbang Kompas yang menempatkan Partai Demokrat, yang notabene juga partai politik bercorak nasionalis, berada di papan atas perolehan suara untuk pemilu nasional. Di antara responden yang bersedia menyebutkan partai pilihannya, Demokrat didukung oleh separuh lebih (59,1 persen) responden. Sementara PPP berada di posisi kedua dengan dukungan jauh di bawah Partai Demokrat, yakni 7,3 persen responden. Selanjutnya dukungan responden tersebar ke Partai Keadilan Sejahtera (6,7 persen), Partai Golkar (6,1 persen), dan PDI Perjuangan (3,7 persen).
Naiknya pamor Partai Demokrat di Aceh sedikit banyak tidak bisa lepas dari citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus Ketua Dewan Pembina dari partai berlambang bintang segi tiga tersebut. Terciptanya perjanjian perdamaian di Aceh yang ditorehkan di era pemerintahan SBY menjadi faktor penting yang cukup positif dalam memori pemilih Aceh.
Kecenderungan naiknya pamor partai-partai nasionalis tidak lepas dari berubahnya orientasi politik pemilih di wilayah ”Serambi Mekkah” ini. Hasil survei menyebutkan sebagian besar responden pemilih Aceh (47,2 persen) menyatakan identitas keagamaan dari partai politik tidak menjadi hal yang memengaruhi afiliasi politik mereka di pemilu tingkat nasional.
