Menteri ESDM: Tidak Ada Jaminan Bebas Pemadaman Bergilir
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pemadaman listrik bergilir untuk wilayah Jawa dan Bali pada 2009 kemungkinan masih berlanjut karena ketersediaan energi listrik masih jauh dari kebutuhan.
"Tidak ada jaminan tahun ini pemadaman bergilir sudah tidak ada lagi, karena berbagai upaya alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik belum dapat memenuhi seluruh permintaan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Yogyakarta, Sabtu (4/4).
Menteri ESDM mengatakan hal itu pada kuliah umum mengenai tantangan ekonomi dunia menghadapi krisis global dari sudut pandang energi dan sumber daya mineral di kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Menurut dia, keterbatasan persediaan listrik akibat krisis listrik yang terjadi pada 2007 yang belum dapat teratasi hingga tuntas. "Krisis listrik pada 2007 seharusnya langsung diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik. Namun, ini tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga krisis listrik berkepanjangan hingga sekarang," katanya.
Ia mengatakan, dengan kondisi tersebut pemerintah tidak bisa menjamin tahun ini tidak ada pemadaman listrik bergilir. "Kami telah berupaya untuk melakukan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat seperti Desa Mandiri Energi (DME) dengan memberikan stimulus kepada masyarakat, tetapi upaya ini tidak signifikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah menyalurkan dana stimulan kepada sekitar 500 desa untuk pembangunan instalasi Desa Listrik Mandiri, baik yang berbasis bahan baku nabati (BBN) maupun nonbahan baku nabati (non-BBN).
"Pada 2007 kami telah menyalurkan untuk 103 desa bagi program yang berbasis energi setempat non-BBN seperti mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, biogas, dan biomassa. Sedangkan yang berbasis BBN ada 127 desa yang menggunakan bahan baku jarak pagar, kelapa, kelapa sawit, singkong, dan tebu," katanya. Kemudian pada 2008 disalurkan stimulan untuk 286 desa yang berbasis non-BBN dan 138 desa berbasis BBN.
