Prabowo Yakin Dapat Banyak Dukungan

PALEMBANG, KOMPAS.com - Walau mengaku terus menggelar komunikasi politik dengan berbagai pihak dan merasa punya hubungan dekat dengan partai politik (parpol) tertentu berikut para tokohnya, macam PDI-P, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto terkesan percaya diri bakal mendapat banyak dukungan untuk tetap memajukan dirinya sebagai calon presiden.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo, Sabtu (4/4), dalam jumpa pers usai menggelar kampanye Partai Gerindra di Lapangan Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kampanye itu juga diikuti sejumlah artis ibukota dan Dai Sejuta Umat, KH Zainuddin MZ, yang juga juru kampanye nasional partai tersebut.

"Saya kan memang sudah dicalonkan Partai Gerindra dan tentunya harus lolos persyaratan terlebih dahulu dalam pemilu legislatif. Perasaan kami dan dari hasil inventarisasi juga tampak dukungan kepada kami terus mengalir. Hal itu karena visi, misi, serta program kami jelas berpihak ke rakyat," ujar Prabowo.

Tidak hanya itu, tambah Prabowo, banyak pihak menyatakan tertarik dengan ketegasan sikap Partai Gerindra, yang menilai sistem perekonomian yang diterapkan selama ini oleh pemerintah adalah salah dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat kecil macam petani, nelayan, dan pedagang kecil.

Sementara itu saat ditanya preferensi koalisi yang akan dilakukan Partai Gerindra, menyusul sejumlah penjajakan yang digelar para tokoh politisi dan parpol, Prabowo menyatakan hal itu baru dapat dipastikan pasca penetapan hasil pemilu legislatif. Langkah koalisi menurutnya pasti akan dilakukan semua pihak.

Namun begitu Prabowo menekankan perlunya langkah koalisi dilakukan secara hati-hati, terutama dengan mempertimbangkan banyak hal.

Ditambahkan Prabowo, pertimbangan utama misalnya terkait sinkron tidaknya visi, misi, dan program yang diusung oleh masing-masing pihak, dan juga terutama soal rekam jejak tokoh atau parpol yang mengajak berkoalisi. "Bentuk koalisi yang saya prefer (minati) adalah berkoalisi dengan parpol yang mengusung kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya juga setuju soal pertimbangan rekam jejak, apakah parpol atau tokoh yang menawari koalisi itu saat berkuasa kebijakannya pro rakyat?" ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan, Partai Gerindra dan dirinya tidak mau berkoalisi dengan parpol atau tokoh politik, yang saat berkuasa atau memerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan macam menjual aset negara atau privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke pihak asing. "Kami tegas katakan mazhab ekonomi kami adalah ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. Ketentuan itu adalah amanat para pendiri bangsa ini. Tapi kan ada yang pura-pura tidak tahu, Pertamina atau Krakatau Steel mau diprivatisasi, aset kita digadaikan. Ada wacana semua pelabuhan mau diswastakan dan pihak asing boleh membeli," ujar Prabowo.

Terkait kemungkinan penerapan kebijakan nasionalisasi aset-aset negara atau BUMN yang telah berpindah kepemilikian ke pihak asing, Prabowo menilai langkah drastis seperti itu tidak perlu sampai harus dilakukan. Cukup dengan menerapkan kontrak kerja yang telah disepakati tanpa ada kecurangan. "Namun kalau ada kontrak-kontrak yang merugikan bangsa kita, ya kita harus berani melakukan negosiasi dan penyusunan kontrak ulang. Jadi tidak serta merta kita dengan emosional melakukan nasionalisasi," ujar Prabowo.