Logistik Masih Masalah
”Masih ada beberapa masalah kecil terkait surat suara. Untuk Yahukimo seharusnya Sabtu ini dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara (PPK/PPS). Karena avtur baru tiba, surat suara baru bisa dikirimkan besok,” kata Aziz.
Selain itu, dia mengakui ada sejumlah masalah di daerah lain. Namun, persoalan itu, seperti surat suara yang rusak, dapat diselesaikan sebelum pemungutan suara berlangsung, 9 April.
Selain masalah yang diakui Aziz, ternyata sejumlah KPU di daerah melaporkan adanya kekurangan logistik pemilu. Di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, Sabtu, dilaporkan, 119 tempat pemungutan suara (TPS) kekurangan formulir C2. ”Mestinya tiap TPS mendapatkan 19 lembar formulir C2 (plano, untuk penghitungan di TPS) atau 2.261 lembar untuk 119 TPS. Setelah dicek, formulir yang tersedia 2.142 lembar atau tiap TPS kekurangan satu lembar,” kata anggota KPU Ende, Florentinus Wadhi.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, KPU setempat masih menunggu kepastian dari KPU Pusat mengenai bilik suara. Tender pengadaan bilik suara di KPU Jabar gagal sehingga KPU Kabupaten Bandung belum menerima bilik suara. Menurut Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Kabupaten Bandung Dudi Warsudin, KPU Pusat harus mengeluarkan keputusan untuk bilik suara yang akan digunakan.
”Jika menyerahkan kepada masyarakat untuk membuat bilik sendiri, harus ada petunjuk teknisnya,” kata Dudi lagi. Bilik suara yang dibutuhkan 22.120 buah, yaitu dengan perhitungan empat bilik di setiap TPS.
Dari Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, dilaporkan, kebutuhan logistik pemilu di kedua wilayah itu juga belum lengkap. Kekurangan terutama pada surat suara akibat ditemukannya kerusakan saat penyortiran.
Menurut anggota KPU Tegal, Sri Anjarwati, kekurangan surat suara mencapai 82.720 lembar. Surat suara yang kurang meliputi untuk pemilihan calon anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Kondisi yang sama juga terjadi di Brebes.
Ketua KPU Brebes Mahfudin mengatakan, kekurangan surat suara DPRD provinsi mencapai 3.500 lembar. Ia sudah melaporkan kekurangan itu ke KPU Jateng dan KPU Pusat. Kekurangan juga terjadi pada formulir C4 (undangan pemilih).
Di Bali, masih ada kekurangan sekitar 4.000 surat suara untuk KPU Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Namun, Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Perbawa membantah kekurangan tersebut karena keteledoran pencatatan di kedua kabupaten itu.
Di Solo, Jateng, Ketua Umum Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla menyatakan tak ada masalah dengan surat suara yang rusak, tetapi bisa ditoleransi keabsahannya pada Pemilu 2009. ”Selama aturannya jelas dan bisa dipahami, tidak apa-apa. Yang disebut surat suara cacat itu seperti apa? Katakanlah jika ada sobek sedikit, ada lubang atau tintanya kurang bagus, itu tidak apa-apa,” katanya.
Menurut Kalla, sosialisasi surat suara yang disahkan pemakaiannya itu harus dijalankan supaya ada pemahaman yang sama saat pelaksanaan pemilu.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mengingatkan, surat suara yang cacat tetapi tetap digunakan rawan menimbulkan konflik. Terdapat beberapa laporan adanya coretan garis merah di bawah nama calon anggota legislatif (caleg) pada surat suara cacat yang tetap dipakai, seperti di Jateng dan Jatim.
Surat suara rusak yang tidak dipakai, kata Aziz, harus dimusnahkan paling lambat dua hari sebelum pemungutan suara. Pemusnahan itu harus dicatat dalam berita acara.
Untuk logistik lain, seperti formulir, menurut Aziz, lebih mudah ditangani. KPU bisa memfotokopi formulir itu.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pun melakukan pengecekan langsung kesiapan penyelenggaraan pemilu, terutama di daerah yang berkategori rawan dan banyak tantangan, seperti di Kalimantan Tengah. Didampingi Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Jumat, Mendagri mendatangi KPU Kalteng dan KPU Kota Palangkaraya. Ia secara rinci mengecek persiapan KPU.
Di Palembang, Sabtu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengingatkan, tidak mudah bagi siapa pun yang berniat melakukan kecurangan dalam pemilu, 9 April 2009. Rakyat tidak akan membiarkan berbagai bentuk kecurangan terjadi karena selama ini mereka tahu selalu dibohongi dan dicurangi.
