Demokrat: Anjuran Bawaslu Kurang Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun tidak merasa dirugikan dengan pernyataan Badan Pengawas Pemilu yang melarang pemilih mencontreng partai politik yang dinilai banyak melanggar aturan kampanye, Partai Demokrat menilai pernyataan tersebut kurang tepat.

Sebagai lembaga yang bertugas mencatat dan mengumpulkan serta melaporkan pelanggaran kepada Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu juga dinilai sudah memasuki ranah politik dan bisa mengurangi kemandiriannya sebagai lembaga.

Untuk itu, sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyarankan agar pernyataan tersebut segera ditarik. Sikap DPP Partai Demokrat itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menjawab pers, dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/4) sore.

"Menurut kami, pernyataan itu kurang tepat. Tugas Bawaslu itu sudah jelas dan bahkan sangat jelas di Undang-Undang (UU), di antaranya yaitu mencatat dan mengumpulan pelanggaran. Kalau administrasi dilaporkan ke KPU, sedangkan kalau pidana dilaporkan kepada Polri," ujar Anas.

Menurut Anas, apabila Bawaslu menyampaikan pernyataan seperti itu, Bawaslu tidak dalam posisi untuk menganjurkan untuk tidak memilih dan memilih.

"Jika menganjurkan untuk tidak memilih partai yang dianggap banyak melakukan pelanggaran, secara implisit menganjurkan untuk memilih partai yang sedikit pelanggarannya. Padahal, pelanggaran itu tidak dikategorisasi. Kalau partai itu banyak melakukan kampanye, jelas pelanggarannya akan semakin banyak. Sebaliknya, jika sedikit, tentu akan berkurang," tambah Anas.

Dari laporan Bawaslu tercatat, ada 10 partai politik termasuk pelanggar terbanyak aturan kampanye. Lima besar pelanggar terbesar adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anas mengharapkan pernyataan itu dapat segera ditarik oleh Bawaslu. "Terus terang, saya menyarankan supaya pernyataan itu ditarik. Itu bukan untuk kepentingan Partai Demokrat. Insya Allah, pernyataan itu tidak akan mempengaruhi elektibilitas ke Partai Demokrat. Kami yakin. Itu, justru mengganggu kredibilitas Bawaslu sendiri," lanjut Anas.