Kecurangan Rekapitulasi Bakal Terlacak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kecurangan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2009 bakal terlacak. Pasalnya, penghitungan hasil pemungutan suara menggunakan alat scanning. Dengan demikian, jika terjadi kecurangan rekapitulasi bakal diketahui berikut operator yang mengirim data rekap tersebut.

Hal itu disampaikan anggota tim IT Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), Oskar Riandi, seusai workshop IT Tabulasi di Aula KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (7/4) malam.

Menurut Oskar, formulir rekapitulasi C1 IT yang dibuat KPPS itu yang bakal dimasukkan mesin scanning yang berada di KPU kabupaten dan kota yang langsung terhubung dengan data server di KPU pusat.

Jika rekapitulasi yang di-scanning tersebut dimanipulasi, maka di layar monitor pusat data KPU akan menampilkan gambar berbeda. Sebab, mesin tersebut selain berfungsi mengubah angka penjumlahan secara otomatis, juga akan menampilkan data yang sebenarnya.

“Dengan begitu, kecurangan bisa diminimalisasi. Sebab akan ketahuan di layar monitor kami. Antara data yang di-scan dengan layer di sebelahnya yang menampilkan data yang sebenarnya,” terangnya.

Selain itu, imbuh dia, juga akan muncul tanda khusus khusus jika terjadi manipulasi maupun error dalam scanning tersebut, termasuk perubahan angka yang seharusnya 7 berubah 1, akan terdeteksi.

Kemudian, di layar monitor tersebut juga bakal muncul daerah dan operator yang memasukkan data tersebut berikut waktu pengirimannya. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan ataupun error langsung bisa diketahui dengan cepat.

“Layar itu berdampingan. Satu sisi menampilkan jumlah penghitungan, begitu formulir itu dimasukkan scan. Layar yang satunya bakal menampilkan angka-angka seperti seperti program excel itu. Termasuk akan muncul tanda merah dan tidak bisa di-save jika ada kesalahan,” paparnya.

Justru yang diharapkan pihak BPPT yang menangani tabulasi penghitungan tersebut adalah serangan dari para penggiat IT seperti hacker yang bisa mengganggu jaringan. Bahkan, dia secara tegas meminta agar para hacker tersebut tidak mengganggu proses penghitungan tersebut yang dimulai beberapa saat setelah proses penghitungan suara.

Meski begitu, pihaknya menyediakan peralatan khusus yang memantau semua gerakan para hacker tersebut. Sehingga akan diketahui lalu lintas penggunaan jaringan tersebut, termasuk orang-orang yang biasa masuk dalam jaringan IT tabulasi tersebut.

“Ada tim secara khusus yang menjaga keamanan jaringan tersebut dari serangan teman-teman hacker. Lalu lintas jaringan itu terus dipantau, termasuk orang-orang yang biasa masuk ke jaringan itu. Karena, kalau mau merusak jaringan, mereka akan sering masuk ke jaringan itu sendiri. Dengan begitu, akan diketahui dan bisa diantisipasi sejak dini,” tandasnya yang dibenarkan Ketua Tim IT Tabulasi BPPT, Husni Fahmi.

Sementara itu, menurut anggota KPU Abdul Aziz, pengadaan mesin scanning yang ditempatkan di KPU kabupaten dan kota sudah selesai dilaksanakan. Bahkan, saat ini sudah dilakukan uji coba jaringan tersebut yang menghubungkan dengan server data di KPU pusat.

“Peralatannya sudah selesai semua di KPU kabupaten dan Kota. Sekarang sedang uji coba peralatan tersebut, semoga langsung bisa digunakan setelah penghitungan nanti,” terangnya.

Meski ada peralatan scanning, yang akan dipakai KPU untuk menetapkan perolehan suara adalah penghitungan manual. Peralatan scanning tersebut untuk memberikan gambaran kepada masyarakat perolehan suara yang paling mendekati kebenarannya.

Sebab, data tersebut diperoleh langsung dari TPS di seluruh wilayah. Tentunya berbeda dengan penghitungan cepat, yang rata-rata menggunakan sample beberapa daerah pemilihan saja.

“Di negara maju sekalipun seperti di Amerika, yang digunakan sebagai dasar tetap penghitungan manual. Hasil tekhnologi untuk memberikan gambaran kepada masyarakat yang mendekati kebenaran saja. Yang digunakan sebagai acuan untuk penetapan ya dari penghitungan manual,” tegasnya.