Masyarakat Diminta Aktif Mutakhirkan DPT Pilpres

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 yang menggunakan halaman rumah seorang warga di Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Rabu (8/4), merupakan satu dari 2.071 TPS di Provinsi Papua Barat yang menggunakan bilik suara dari tripleks. Bilik suara itu ditutup dengan karung gandum/beras. Dana pembuatan bilik suara Rp 230.000 per buah. Karena terbuat dari tripleks, bilik suara mudah rusak sehingga tak dijamin dapat digunakan dalam pemilu presiden mendatang.(KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat diminta mengecek kembali nama masing-masing di dalam daftar pemilih sementara (DPS). Daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan legislatif Pemilu 2009 otomatis dipergunakan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan presiden mendatang.

Koreksi terhadap DPS berupa penambahan atau pengurangan masih dimungkinkan sebelum ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 28 April mendatang dengan melaporkannya ke kantor lurah atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

"DPS ini diumumkan di seluruh kantor lurah, desa, dan TPS. Kalau ada koreksi silakan lakukan sebelum ditetapkan. Siapa yang tidak terdaftar segera laporkan ke PPS yang bersangkutan," ujar Ketua Umum KPU Abdul Hafiz Anshary dalam sambutannya di acara peluncuran Tabulasi Pemilu Nasional di Hotel Borobudur, Jumat (10/4).

Hafiz mengatakan, KPU sangat mengharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam memutakhirkan DPT pilpres mendatang. "Jangan setelah kita mau tetapkan baru mau mendaftar," lanjut Hafiz.

Atas kelemahan dalam proses persiapan pemilu legislatif, termasuk soal kemutakhiran DPT, KPU memohon maaf sebesar-besarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi atas Tudingan Danai Isu Ijazah Jokowi

Cerita Tukang Becak yang Ditumpangi Bupati Sumenep, Sempat Berharap Dibayar Rp 100.000

Serangan Berulang ke Pasukan Perdamaian Indonesia, Pemerintah Surati Presiden DK PBB

Bagaimana Reaksi Dunia soal Gencatan Senjata AS-Iran, Termasuk Indonesia?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com