Untuk Sidang Pelanggaran Pemilu, MK Siapkan Penerjemah Bahasa Daerah

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai langkah telah dipersiapkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan penerjemah bahasa daerah dalam persidangan PHPU tersebut.

"Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi saksi-saksi yang hanya bisa menggunakan bahasa daerah," ujar Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jendral MK di Gedung MK, Senin (13/4).

Selain itu, lanjut Janedri, langkah itu juga diambil karena berdasarkan sengketa pilkada kemarin, harus ada yang mengerti bahasa daerah.

"Seperti kasus pilkada Jatim, saksi tidak mengerti bahasa Indonesia. Untuk hal tersebut, MK akan bekerja sama dengan kantor perwakilan pemda masing-masing daerahyang ada di Jakarta. Pada persidangan PHPU," lanjut Janedjri.

MK juga akan menggunakan juru sumpah dari kantor agama. "Juru sumpah ditunjuk agar sidang lebih khidmat," terangnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TNI AL Benarkan Ada Pergerakan Kapal Perang AS di Selat Malaka

Hasil Liga 2 Persipura VS PSIS Semarang 3-1, Mutiara Hitam ke Puncak

Iran Bingung Trump Berubah-ubah, Banyak Omong dan Kebanyakan Nge-Tweet

Ada Sosok Antoine Semenyo di Balik Kekalahan 1-2 Arsenal Melawan Bournemouth

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com