43 Pelanggaran pada Masa Pencontrengan di Tegal

SLAWI, KOMPAS.com - Panitia pengawas (Panwas) Pemilu Kota dan Kabupaten Tegal menemukan sekitar 43 pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan suara. Sebanyak 28 pelanggaran ditemukan di Kabupaten Tegal, sedangkan 15 pelanggaran ditemukan di Kota Tegal.

Ketua Panwas Kabupaten Tegal, Mohamad Kodir, Senin (13/4) mengatakan, 28 pelanggaran ditemukan pada satu hari menjelang pemungutan suara hingga hari pelaksanaan pemungutan suara. Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya merupakan dugaan politik uang oleh par a calon anggota legislatif (caleg) dan tim suksesnya.

"Pelanggaran lain berupa ditemukannya kotak suara yang tidak tergembok, jumlah surat suara pada satu TPS melebihi jumlah DPT, surat suara tertukar, KPPS tidak mengumumkan hasil penghitungan suara, dan pemilih menggunakan surat kuasa untuk memilih. Semuanya merupakan pelanggaran pidana," ujarnya.

Menurut dia, panwas juga masih menemukan pelanggaran administrasi, berupa spanduk dan stiker bergambar parpol atau caleg, yang masih terpasang di pinggir jalan. Semua pelanggaran yang ditemukan, saat ini masih diproses oleh panwas.  

Pemungutan Ulang

Kodir mengatakan, temuan tersebut akan dilaporkan ke gabungan penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), untuk ditindaklanjuti. Panwas juga merekomendasikan agar KPU Kabupaten Tegal melakukan pemungutan ulang pada empat TPS di empat kecamatan, yaitu Kecamatan B alapulang, Margasari, Kramat, dan Pangkah.

"Pemungutan ulang perlu dilakukan karena pada TPS-TPS tersebut terdapat surat suara yang tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan lainnya. Kalau pemungutan ulang tidak dilakukan ya akan kami surati lagi," katanya.

Sementara di Kota Tegal, panwas setempat menemukan 15 pelanggaran, terdiri tiga dugaan politik uang dan 12 pelanggaran administrasi. Anggota Panwas Kota Tegal Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Moh Mudakir mengatakan, dugaan politik dilakukan tiga calon anggota DPRD Kota Tegal dari partai PDIP, Golkar, dan PKB.

Pelanggaran administrasi yang ditemukan yaitu surat suara tertukar, muncul DPT tambahan, urutan pemanggilan pemilih tidak tertib, penukaran petugas KPPS, penghitungan suara dimulai dari DPRD tingkat II, serta kekurangan surat suara.

Menurut dia, panwas sudah menindaklanjuti dugaan politik uang, dengan mengklarifikasi pelaku dan saksi. Meskipun demikian, dugaan pelanggaran pidana tersebut sulit dibuktikan, karena para pelapor enggan menjadi saksi.