Sekolah Gratis Berpotensi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hal tersebut disampaikan oleh ICW pada Jumpa Pers 'Melawan Korupsi, Mewujudkan Sekolah Gratis', siang tadi (Selasa/14/4), di Jakarta. Ketiga masalah tersebut adalah kecukupan anggaran dan mekanisme penganggaran, dukungan pemerintah, serta tata kelola dan penganggaran di sekolah.

Menurut Irawan, Kordinator Advokasi Bidang Pendidikan ICW, wujud sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah saat ini terkesan jauh panggang dari api, karena masih minimnya alokasi anggaran pendidikan. "Kebijakan sekolah gratis yang terkait kenaikan 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu belum sesuai dengan kebutuhan," kata Irawan.

Berdasarkan hasil riset ICW dan penelitian litbang Depdiknas, alokasi BOS periode ajaran 2009 yang sebesar 397 sampai 400 ribu rupiah per siswa SD per tahun ternyata tidak mencukupi. Untuk siswa SD dibutuhkan sekitar 1,8 juta per siswa pertahun.

Sementara itu, alokasi yang dibutuhkan untuk siswa SMP sekitar 2,7 juta per siswa per tahun. Sebaliknya, dana BOS yang dialokasikan sebesar 570 hingga 575 ribu rupiah.

"Di sisi lain, tanpa dukungan pemerintah daerah kekurangan dana tersebut akan tetap ditanggung oleh orang tua murid seperti yang selama ini terjadi," tandas Irawan. "Banyak daerah menarik alokasi dana pendidikannya begitu dana BOS dari pusat turun," tambah Irawan.

Selain itu, ICW juga menyorot soal tata kelola yang buruk terkait sekolah gratis ini. Hal tersebut, masih menurut Irawan, merupakan potensi korupsi karena akan kembali terjadi pungutan-pungutan untuk tata kelola tersebut. "Dan sebagian besar anggaran pendidikan termasuk dana BOS dikelola sendiri oleh sekolah," ujar Irawan.