KOLOMBO, KOMPAS.com
LTTE berkomentar atas tawaran gencatan senjata dari pemerintah, untuk memberi waktu bagi penduduk sipil memasuki zona aman di Sri Lanka timur laut, markas LTTE yang mulai punah.
LTTE mengatakan, gencatan senjata dua hari itu tidaklah tulus, tetapi mereka siap diawasi oleh komunitas internasional. ”Gencatan senjata seperti itu juga harus berdasarkan negosiasi politik,” demikian pernyataan dari LTTE.
Lebih dari 50.000 tentara mengepung kawasan bebas tembakan seluas 17 kilometer persegi. Di tempat itu, LTTE menyandera ribuan penduduk sipil. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, Minggu (12/4) di Kolombo. Dia memerintahkan tentara berada dalam posisi bertahan untuk dua hari ke depan.
Gencatan senjata dua hari itu terkait dengan perayaan tahun baru etnis Sinhala dan Tamil. Rajapaksa menyerukan agar para pemberontak menyerah dan membebaskan tawanan yang dijadikan tameng manusia.
Sekretariat Perdamaian LTTE dalam pernyataannya melalui surat elektronik menyatakan, permintaan Rajapaksa hanyalah merupakan tipuan semata.
”Kami beranggapan pengumuman gencatan senjata dengan Pemerintah Sri Lanka hanyalah memberi kesempatan kepada para pegawainya. Kekuatan etnis Sinhala akan terus menyerang penduduk sipil dengan bom dan senjata,” demikian pernyataan LTTE, yang merupakan alat perjuangan etnis Tamil.
Departemen Pertahanan Sri Lanka menyatakan, para tentara telah mempelajari dengan saksama jeda kemanusiaan itu. Pada Senin (13/4), LTTE terus menembak sepanjang hari. Satu tentara terbunuh oleh penembak jitu.
PBB dan kelompok hak asasi manusia mengecam Pemerintah Sri Lanka karena mengisolasi daerah sipil. Pemerintah mengatakan bahwa propaganda LTTE dirancang untuk menciptakan tekanan internasional untuk kelahiran gencatan senjata.
Ribuan orang Tamil di berbagai tempat telah memprotes perihal gencatan senjata di beberapa kota di dunia. Namun, hanya sedikit yang berhasil dalam misinya, kecuali sekelompok orang Tamil yang berhasil merusak Kedutaan Besar Sri Lanka di Oslo, Norwegia, dan berakibat pada keputusan pemerintah menghapuskan peran Norwegia sebagai mediator perdamaian.
LTTE mengulangi lagi bahwa mereka akan menuruti gencatan senjata dan akan mengadakan diskusi politik tanpa prasyarat apa pun. ”Kami berharap gencatan senjata itu berada di bawah pengawasan komunitas internasional. Barulah akan produktif dan efektif,” demikian pernyataan Macan Tamil.
Para diplomat berupaya menjadi perantara untuk mengeluarkan penduduk sipil, tetapi Macan Tamil menolak membebaskan mereka. PBB menyatakan LTTE menembak penduduk yang berupaya melarikan diri dan memaksa yang lainnya bertarung atau bekerja paksa.
LTTE menolak berita itu dan mengatakan, warga telah memilih tinggal bersama mereka walau ada kenyataan sudah 65.000 yang melarikan diri dari kepungan LTTE tahun ini.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang