Kriteria Cawapres SBY Dinilai Terlalu Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima syarat bagi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang sudah diumumkan. Namun, kriteria yang diajukan sendiri oleh SBY ini dinilai pengamat terlalu umum dan tak bisa ditemukan dalam figur satu orang.

"Saya kira terlalu general, terlalu umum," ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga Daniel Sparinga seusai diskusi "Peran dan Fungsi DPR, Harapan dan Kenyataan" di Pusat Tabulasi Nasional, hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (19/4).

Dijelaskannya, SBY mengumumkan lima kriteria tersebut karena ingin memperoleh figur cawapres yang ideal. "Yang jelas, dalam politik selalu ada kompromi sehingga apa yang disampaikan SBY itu bersifat tidak mutlak," ujarnya.

Menurut Daniel, kriteria yang diajukan SBY itu secara tidak langsung meminta kepada cawapres yang akan mendampinginya bisa memenuhi syarat tersebut. "Kalau pun orang tersebut tidak mencerminkan kriteria itu. Ini mencerminkan agar cawapres mau menjadi orang seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, SBY menjelaskan partainya sudah membentuk tim sembilan yang diketuai oleh Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dengan tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi. Ia menyatakan cukup banyak partai yang sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Lima kriteria yang disampaikan SBY meliputi harus memiliki integritas kepribadian yang baik, yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Syarat kedua, harus memiliki kapabilitas, ketiga, memiliki loyalitas harus sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi. Kriteria keempat dan kelima yakni harus bisa diterima oleh masyarakat luas dan cawapres harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut.