Pemerintah Didesak Rombak Komisaris Pertamina

JAKARTA,KOMPAS.com-Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto mendesak pemerintah mengganti seluruh komisaris PT Pertamina (Persero) karena dinilai tidak independen.

"Jika ingin Pertamina maju, maka susunan komisaris yang ada mesti dirombak. Bahkan, kalau perlu, semua komisaris diganti, dengan ’fit and proper test’ yang terbuka dan transparan," katanya di Jakarta, Minggu (19/4).

Menurut dia, susunan komisaris yang ada sekarang cenderung hanya berisikan personil "titipan" para elite tertentu yang tidak berbasis profesionalitas.

Pri yang Direktur Eksekutif ReforMiner Institute juga  mengatakan, komisaris yang ada sekarang, tidak ada satupun yang mantan pegawai karier Pertamina. "Bahkan, komisaris yang tahu seluk beluk migas juga hanya 1-2 orang saja. Sisanya, cenderung terkait kepentingan politik tertentu," katanya.

Apalagi, lanjutnya, sejumlah komisaris juga diketahui memiliki jabatan rangkap dan bisnis di perusahaan lain yang terkait langsung dengan Pertamina. Dari sisi praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), lanjutnya, hal tersebut tidak bisa dibiarkan. "Komisaris mestinya adalah orang yang memang betul-betul tahu seluk beluk migas dan tidak mempunyai atau menjalankan bisnis yang terkait usaha Pertamina," ujarnya.

Direktur Pusat Studi kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menambahkan, pembentukan sejumlah komite di lingkungan komisaris Pertamina juga dikhawatirkan menjadi peluang komisaris menekan direksi atau pejabat Pertamina sesuai kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Menurut dia, sebaiknya komisaris mengangkat staf ahli dalam jumlah terbatas misal dua orang saja setiap komisaris.

"Dengan personil komite yang luar biasa banyaknya itu masyarakat pasti menilai sebagai bagi-bagi kursi dan honor," katanya.

Sofyano meminta, agar keberadaan komite tersebut dihapuskan saja karena tidak jelas efektifnya dan tidak lazim dalam struktur organisasi perusahaan.

Sedang, anggota Dewan Energi Nasional, Agusman Effendi menilai, pembentukan komite diperlukan, sepanjang demi efektifnya kinerja Pertamina. Namun, ia mengingatkan, keberadaan komite agar tak sampai menimbulkan birokrasi baru yang malah menghambat tugas direksi Pertamina. Jika sampai menghambat tugas direksi, maka komite tersebut sebaiknya dibubarkan dan lebih baik mengefektifkan peranan komisaris yang ada.

Dewan Komisaris Pertamina sesuai keputusan No 07 dan No 08/KPTS/K/DK/2009 yang sama-sama tertanggal 26 Februari 2009 membentuk lima komite yakni audit, investasi dan risiko usaha, hulu, pengolahan, pemasaran dan niaga, dan SDM dan teknologi.

Total personil kelima komite tersebut berjumlah 40 orang dengan ketua dan wakil ketua dijabat anggota komisaris Pertamina kecuali Komisaris Utama, Sutanto. Saat ini, selain Sutanto, anggota Dewan Komisaris Pertamina  adalah Gita Wirjawan, Umar Said, Muhammad Abduh, Humayunbosha, Maizar Rahman, dan Sumarsono.