Demikian disampaikan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Fachmi AR, Senin (21/4) di Palembang.
Menurut Eddy Santana Putra, program ini digulirkan dengan konsep yang lebih kurang sama dengan program 2.000 unit rumah murah oleh Pemprov Sumatera Selatan. Meski belum diputuskan detail teknis dan pelaksanaannya, secara umum rumah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin di Palembang yang belum punya rumah.
”Prinsipnya, warga miskin penerima bantuan rumah ini akan membayar dengan sistem cicilan, bisa per hari maupun per bulan. Mekanisme detailnya masih dibahas panitia kerja sampai sekarang,” katanya.
Fachmi menambahkan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta sudah setuju mengalokasikan subsidi untuk pembangunan rumah murah tersebut dengan nilai sebesar Rp 1,275 miliar. Melalui subsidi tersebut, pemerintah pusat mensyaratkan bahwa penerima bantuan rumah ini harus berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama bagi keluarga yang belum memiliki rumah sampai sekarang.
Dengan bantuan ini, lanjut Fachmi, Pemkot Palembang nanti akan membangun sebanyak 150 unit rumah di kawasan Jakabaring.
Fachmi menambahkan, lokasi pembangunannya tidak jauh dengan lokasi rumah murah dari Pemprov Sumsel sehingga program kerja rumah murah antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang ini bisa disinergikan satu sama lain.
Menurut dia, bantuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 4 juta per unit akan digunakan untuk menyubsidi pembangunan fisik rumah, sedangkan bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum Rp 4,4 juta per unit akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, mushala, dan penghijauan.
Untuk membangun 150 unit rumah tersebut, Fachmi menjelaskan, Pemkot Palembang telah menyiapkan lahan di kawasan Jakabaring dengan luas mencapai 5 hektar. Berdasarkan rancangan awal, rumah yang dibangun tersebut akan bertipe rumah sederhana mulai dari tipe 21 sampai tipe 36.
Ketika ditanya mengenai harga jual dan kategori penerimanya, Fachmi menjawab, pihaknya belum bisa memastikan karena belum ditentukan. Sampai saat ini pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan pihak terkait, salah satunya dengan Bank Sumsel selaku pemberi fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR.
”Mengingat sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah tentu akan berusaha agar rumah itu bisa dicicil dengan murah, kemungkinan per hari,” katanya.