Kota Bogor Buka Pengaduan DPT Pilpres

BOGOR, KOMPAS.com — Bersamaan dengan proses pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor membuka pos pengaduan masalah DPT. Sementara Kabupaten Bogor baru akan melakukan kegiatan tersebut pekan depan.

Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman mengatakan, sejak Senin (20/4) petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) sudah menunjuk para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Para PPDP tersebut langsung melaksanakan tugasnya, yakni memutakhirkan DPT. Data DPT pemilu legislatif dijadikan acuan awalnya sebagai data daftar pemilih sementara (DPS).

"Kami juga membentuk pos pengaduan DPT baik di tingkat KPU, PPK, dan KPPS atau kelurahan. Jadi, nanti tidak ada lagi alasan, warga tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mendaftarkan diri masuk dalam DPT, warga yang bersangkutan harus membawa kartu tanda penduduk setempat, kata Agus, Rabu (22/4).

Ia menambahkan, untuk Pilpres jumlah tempat pemungutan suara akan lebih sedikit daripada saat Pileg. Saat Pileg, satu TPS maksimal menampung 500 orang pemilih. Sedangkan untuk Pilpres, satu TPS harus melayani maksimal 900 orang pemilih. Jadi, jumlah TPS berkurang, orang yang mempunyai hak memilihnya bertambah. "Pada Pileg lalu, ada 1.868 TPS," terang Agus.

Adapun di Kabupaten Bogor, menurut komisioner Haryanto Surbakti, pemutakhiran data DPS untuk Pilpres direncanakan pekan depan. Hari ini penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pileg harus selesai. "Jadi, kemungkinan KPU baru bisa rapat dengan PPK/KPPS bahas pemutakhiran DPS Pilpres. Yang menunjuk petugas PPDP tetap KPPS," katanya.

Baik Agus Teguh Suryaman maupun Haryanto Surbakti mengatakan, jadwal yang ditetapkan KPU pusat, masa pemutakhiran DPS menjadi DPT tersebut adalah sampai akhir 19 Mei ini. "Insya Allah kami bisa menyelesaikan masalah DPT tersebut tepat pada waktunya," kata Haryanto.