SBY Tak Mau Kader Golkar

Kompas.com - 24/04/2009, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Golkar untuk mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden mengubah peta koalisi politik. Partai Golkar semakin merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sementara Partai Demokrat menegaskan tak akan memilih kader Golkar untuk menjadi calon wakil presiden bagi Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap Demokrat itu sekaligus menjawab upaya yang dilakukan sebagian kalangan di Golkar yang sampai kemarin berusaha mencari alternatif pengganti Jusuf Kalla untuk disandingkan dengan Yudhoyono. Peluang Akbar Tandjung yang semula dianggap kuat untuk dipasangkan dengan Yudhoyono dengan sendirinya pupus.

Setelah memperoleh mandat dari Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Kamis (23/4) malam, Jusuf Kalla menerima kunjungan jajaran DPP PDI-P yang terdiri dari Taufik Kiemas, Pramono Anung, Panda Nababan, dan Puan Maharani.

Rencananya, Jumat ini Kalla akan mengadakan kunjungan balasan ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Keduanya akan berbicara empat mata untuk menyelesaikan ganjalan terkait koalisi yang segera dibangun. Hal yang mengganjal itu diperkirakan mengenai siapa yang bersedia menjadi cawapres.

”Frame-nya sudah dibicarakan dan hanya isinya yang akan dibicarakan lagi. Pertemuan besok itu ibaratnya pertemuan puncak antara kami. Setelah itu, baru ada pertemuan teknis,” tutur Kalla.

Komplikasi

Yudhoyono, kemarin, menegaskan tidak akan mengambil calon wapres dari Partai Golkar di luar mekanisme rapimnasus untuk menghindari komplikasi politik.

Keputusan itu disampaikan Yudhoyono menjawab pertanyaan empat pinisepuh Golkar yang menemuinya di Wisma Negara, Kamis.

”Beliau katakan tadi, ’Untuk kader Golkar harus dari mekanisme partai, tidak boleh di luar itu. Kalau saya mengambil kader Golkar tanpa mekanisme partai, ada kemungkinan timbul komplikasi politik yang tidak perlu’. Itu yang beliau katakan kepada pinisepuh,” ujar anggota Tim Sembilan Partai Demokrat, Hayono Isman.

Menurut Hayono, Yudhoyono cukup lama diam sewaktu ditanya apakah akan tetap mengambil kader Golkar setelah Kalla mencalonkan diri sebagai presiden. ”SBY tidak langsung menjawab. Beliau katakan, ’Partai Golkar adalah saudara kita. Pertanyaan ibu dan bapak pinisepuh akan saya pertimbangkan karena pinisepuh harus paham akan ada komplikasi politik kalau saya memilih cawapres dari keluarga besar Golkar’,” ujar Hayono.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh menegaskan, dengan keputusan rapimnasus, pintu koalisi dengan Partai Demokrat telah tertutup. Menurut dia, prioritas koalisi yang akan dibangun Partai Golkar adalah bersama PDI-P. Mengenai siapa yang akan menjadi cawapres, Surya Paloh menjawab, ”Itulah yang harus dikompromikan bersama.”

Menanggapi keputusan rapimnasus, Sultan Hamengku Buwono X, yang selama ini mendeklarasikan diri sebagai capres, memuji Partai Golkar yang kembali menunjukkan identitas sebagai partai besar. ”Partai Golkar tidak perlu takut bertarung. Kader Golkar harus bersatu agar tidak terpuruk,” ujarnya.

Tentang pencalonannya sebagai capres, Sultan mengaku peluangnya semakin tidak ada.

Sedangkan Yuddy Chrisnandi yang ikut hadir menyatakan, Golkar harus siap maju sendiri dan siap juga kalah dan menjadi partai oposisi. ”Di masa datang ini justru bagus. Partai Golkar bisa membangun kekuatan solid di DPR dan bisa melakukan pengawasan dan keseimbangan dengan pemerintah. Ini modal untuk 2014,” papar Yuddy.

Akbar dan DPD II

Dengan adanya perkembangan politik terbaru, peluang Akbar Tandjung untuk menjadi cawapres bagi Yudhoyono menjadi tipis. Menurut Akbar, dirinya memang tidak bisa melawan keputusan rapimnasus. Namun, ia berkeyakinan, mandat Rapimnasus itu sulit diwujudkan karena perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu legislatif hanya 14 persen.

Menurut dia, keputusan rapimnasus juga akan sangat ditentukan sikap DPD-DPD II yang tidak diundang dalam rapat tersebut dan banyak yang tidak setuju terhadap keputusan itu.

Puluhan anggota DPD II kemarin mengadakan pertemuan terpisah dengan Akbar di Hotel Aryaduta. Mereka menolak keputusan rapimnasus. ”Sebagai Ketua DPD Pontianak saya akan memboikot keputusan ini,” kata Ketua DPD Partai Golkar Pontianak Gusti Hersan Aslirosa.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, keputusan Partai Golkar untuk mengajukan Kalla sebagai capres diambil di tengah keterpaksaan setelah skenario memasangkan kembali SBY-JK mentok. Namun, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan baru bagi Golkar.

Semalam, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan dukungannya atas niat Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai capres di Pemilu 2009. ”Saya dukung sejak dulu,” kata Gus Dur sembari menambahkan, ia siap berkampanye bagi Megawati. Ia yakin, langkahnya itu dapat menarik warga nahdliyin untuk memilih Megawati. (HAR/INU/DIK/DAY/DWA/NWO/SUT)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau