JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal (AHD), ternyata sedang sakit gigi. Pantas ia tak mengucap sepatah kata pun saat memasuki Gedung KPK pukul 10.15 WIB. Sekitar pukul 11.50 WIB, AHD kembali keluar dan bicara sedikit. "Iya, saya mau periksa gigi, ini sakit gigi," kata AHD sambil memasuki mobil tahanan, Jakarta, Jumat (24/4). Ia juga menunjukkan gigi palsu yang dibawa dalam kantong plastik transparan.
Kemarin malam, AHD berbicara panjang lebar kepada wartawan saat keluar dari Gedung KPK pukul 22.00 WIB. Ia mengaku diberi tugas oleh Komisi V untuk memperjuangkan kenaikan alokasi anggaran untuk Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan.
"Komisi menugaskan saya untuk memperjuangkan agar PU (proyek Departemen Pekerjaan Umum) dan Dephub (proyek Departemen Perhubungan) naik anggarannya. Oleh karena itu, saya berjuang untuk itu," ujar anggota DPR Komisi Perhubungan Abdul Hadi Djamal seusai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Kamis (23/4) malam. Ia keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 22.00 WIB dan diperiksa sekitar 12 jam lebih sejak pukul 08.40 WIB.
Kenaikan anggaran dua departemen itu, menurut AHD, dibahas pada pertemuan resmi antara Panggar dan perwakilan pemerintah, di Hotel Four Seasons pada 19 Februari 2009. Dalam rapat itu juga diputuskan kenaikan anggaran dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.
Ia menjelaskan proyek senilai Rp 100 miliar tersebut pertama kali diusulkan oleh beberapa departemen, seperti Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
Saat ditanya, apakah semua menteri di departemen yang disebutnya termasuk pengusul, AHD mengiyakan. "Semua menterinya mengusulkan ada, tapi kan itu ada risalahnya. Tanya saja ke komisi V, silakan minta ke sana datanya," tegas AHD.
Mantan politisi PAN ini juga menambahkan, selain menaikkan anggaran dana stimulus Rp 2 triliun, juga ada relokasi yang diusulkan oleh pemerintah menjadi 'aspirasi' anggota dewan.
Saat ditanya wartawan, apa benang merah antara pertemuan Four Seasons dengan kasus AHD, ia menjawab penerimaan aspirasi (dugaan suap) anggota Panggar dalam kenaikan anggaran yang dibahas di Four Seasons itulah kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang menimpanya.
Namun, ia tak menyebut besaran nominal yang diterima masing-masing anggota Panggar yang hadir dalam pertemuan itu. "Nanti harus dikonfrontir antara saya dan mereka (anggota Panggar) yang menerima. Semua anggota Panggar menerima, pimpinan yang paling banyak (menerima)," jelasnya.
AHD mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia timur itu langsung dibahas di Panggar dalam pertemuan Four Seasons tanpa mekanisme diputuskan dulu di Komisi Perhubungan.
Adapun menurut sejumlah anggota Panggar DPR yang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, mekanisme pembahasan anggaran di Four Seasons tak membahas proyek per proyek. Mereka mengelak telah menerima sejumlah uang aspirasi seperti yang disebut AHD.
Anggota Panggar yang telah diperiksa antara lain Enggartiasto Lukito, Rama Pratama, Emir Moeis, Jhonny Allen Marbun, Hasto Kristanto, Suharso Monoarfa, Malkan Amin, Helmy Faizal Zaini, dan Muhammad Yasin Kara.
Kasus ini bermula dari tertangkap tangannya anggota Komisi Perhubungan Abdul Hadi Djamal, pegawai Dephub, dan pengusaha rekanan Dephub, Hontjo Kurniawan, di bilangan Karet, Sudirman. Dalam mobil AHD dan Darmawati ditemukan sejumlah uang. Uang itu diduga sebagai pelicin yang diberikan Hontjo kepada anggota DPR agar dapat memuluskan proyek senilai Rp 100 miliar itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang