PNS di Jatim Wajib Tes Urine

()

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo mewajibkan PNS mengikuti tes urine. Tes itu terutama untuk mencegah penggunaan narkotika di kalangan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Soekarwo mengatakan, para pejabat akan diprioritaskan mengikuti tes. Agar hasilnya akurat, Pemprov bekerja sama dengan Polda Jatim. "Dalam waktu dekat, tes akan mulai diselenggarakan," ujarnya di Surabaya, Senin (27/4).

Tes akan diselenggarakan secara rutin dan acak. Lewat tes itu, diharapkan tidak ada PNS menjadi pengguna narkotika. Jangan sampai terulang ada PNS justru menjadi pengguna narkotika. "Apalagi, waktu tertangkap masih mengenakan baju dinas. Kalau terbukti menggunakan narkotika, akan ada sanksi berat," tuturnya.

Pernyataan itu mengacu pada pengangkatan mantan Kepala Seksi Data Dinas Sosial Jawa Timur, Tatik Andriyani. Tatik tertangkap tangan membawa sabu pada September 2009.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tanah Abang–Slipi Macet 3,8 Km Rabu Malam, Klakson Tak Henti Bersahutan

Hector Souto Kembali Kritik Timnas Futsal Indonesia Usai Kalahkan Australia 3-2

Menhan AS Sebut Iran Memohon Gencatan Senjata, Klaim Teheran Takut Ancaman Trump

Kata Bahlil soal Kapal Pertamina Belum Bisa Lewati Selat Hormuz meski Iran-AS Gencatan Senjata

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com