Koperasi Diarahkan ke Agribisnis

MALANG, KOMPAS.com — Koperasi-koperasi di Jawa Timur diarahkan menjadi koperasi agribisnis. Hal itu dinilai sejalan dengan potensi Jawa Timur di bidang agribisnis.

Demikian dituturkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur, Braman Setyo, Rabu (29/4), seusai pembukaan Rapat Pemanfaatan Dana Bergulir Pengembangan Usana sentra Kulakan Koperasi di Hotel Pelangi Kota Malang.

"Koperasi nantinya akan didorong bergerak di bidang agribisnis. Ini sesuai dengan potensi di Jawa Timur. Contohnya saja tahun 2009 ini Jatim diprediksi surplus beras sebanyak 4 juta ton. Dengan bergerak di bidang agribisnis, koperasi bisa turut serta mengelola surplus ini misalnya dengan menjadi eksportir beras," ujar Braman.

Dari total koperasi di Jatim sebanyak 18.656 koperasi, Braman mengatakan yang berbasis agribisnis saat ini berjumlah 213 koperasi. Diharapkan, tahun 2010 semakin banyak koperasi-koperasi di Jatim menjadi koperasi agribisnis.

Braman menambahkan, secara bertahap koperasi-koperasi di Jatim diharapkan bisa menjadi profesional seperti disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19, 20, dan 21 Tahun 2008 mengenai standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Tahun 2011, menurut Braman, seluruh koperasi di Indonesia diharapkan sudah menjadi profesional.

"Sesuai peraturan ini maka koperasi diharapkan dikelola dengan profesional, manajer yang dipilih bukan asal-asalan seperti kebanyakan saat ini, dan sebagainya," ujar Braman.

Dengan menjadi koperasi profesional, maka akan menghindari sejumlah persoalan yang dihadapi koperasi saat ini, seperti matinya koperasi dan tingginya non performing loan atau kredit macet. Data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim menyebutkan bahwa nilai NPL dari dana bergulir di koperasi-koperasi di Jatim tahun 2008 lalu setinggi 9-12 persen. Jumlah itu berasal dari total dana bergulir koperasi sebesar Rp 325 miliar sejak tahun 2003-2008.

"Kalau semakin profesional, koperasi juga bisa bekerja sama dengan bank-bank umum dalam hal penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau non-KUR. Ada ratusan koperasi di Jatim yang layak untuk bekerja sama dengan bank-bank umum itu. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak demi masyarakat luas," ujar Braman.

Jika pengelolaan koperasi tidak profesionalitas, menurut Braman, memungkinkan terjadinya koperasi-koperasi hidup segan mati tak mau seperti saat ini. Koperasi-koperasi ini, menurutnya, tidak dikelola dengan SDM dan pembiayaan yang baik. "Bagi koperasi-koperasi yang seperti ini ada program peleburan atau merger, atau bahkan pembubaran jika memang tidak lagi bisa hidup," ujarnya.