Gakin di Sleman Masih Banyak

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memprioritaskan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang memerlukan penanganan yang lebih intensif dan terkoordinatif karena meskipun jumlah penduduk miskin pada 2008 mengalami penurunan dibanding 2007 namun jumlahnya masih cukup besar.
    
Jumlah penduduk atau keluarga miskin (Gakin),  di Sleman memang turun dari  58.701 kepala keluarga (KK) pada 2007 menjadi 56.867 KK pada 2008, namun jumlah ini masih terhitung cukup besar.
    
"Untuk itu strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) harus lebih dioptimalkan lagi," kata Asisten II Bidang Pembangunan Setda Pemkab Sleman, Sunartono, Rabu (29/4).
    
Menurut dia,  pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah 2009 merupakan rangkaian tahapan dalam mencapai misi mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera pada 2010.
   
Untuk mencapai visi tersebut telah disusun tiga misi yakni menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. "Sinergi program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus lebih diintensifkan agar menghasilkan ’output’ dan ’outcome’ yang optimal untuk melaksanakan misi pemerintah daerah," katanya.
    
Ia mengatakan, untuk mengatasi permasalahan pengangguran pada 2008 aktivitas perekonomian di Sleman telah menyerap tenaga kerja sebanyak 89,52 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja sebanyak 425.338 orang.
    
"Kondisi tersebut menurunkan jumlah pengangguran 4,06 persen, pada 2007 jumlah orang yang tidak bekerja (penganggur) 46.448 orang atau 12,38 persen dari total angkatan kerja, sedangkan pada 2008 jumlah pengangguran 44.558 orang atau 11,70 persen dari total angkatan kerja," katanya.
    
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran perlu dilakukan suatu aktivitas yang lebih terfokus sehingga mampu menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan masyarakat  Sleman.
    
"Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata tetapi perlu dukungan dan responsibilitas baik dari swasta maupun masyarakat yang lain. Salah satunya melalui kebijakan untuk setiap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sleman harus menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Sleman sebanyak 70 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama tenaga kerja yang terdapat di lingkungan wilayah perusahaan tersebut," katanya.
    
Ia menambahkan, saat ini di Kabupaten Sleman masih terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi 21 balita terlantar, 487 anak terlantar, 100 anak jalanan, 6.170 penyandang cacat, 555 wanita rawan sosial ekonomi, 659 lansia terlantar, 1.261 keluarga bermasalah psikologi, 2.669 rumah tidak layak huni, 745 korban bencana alam serta 44.471 masyarakat di daerah rawan bencana.