Pemerintah Minta Pinjaman Lunak Tidak Dihentikan

NUSA DUA, KOMPAS.com — Pemerintah meminta lembaga-lembaga keuangan multilateral tidak menghentikan pendanaan pinjaman lunak bagi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Seiring kenaikan posisi Indonesia dari negara berpendapatan rendah (low income) menjadi negara berpendapatan menengah (middle income), beberapa lembaga keuangan multilateral menghentikan pemberian pinjaman lunak.

"Indonesia masih memiliki problem angka kemiskinan dan pengangguran dalam jumlah besar. Kita minta lebih besar, terutama untuk membiayai program-program jaring pengaman sosial," kata Paskah di sela kegiatan Sidang Tahunan Ke-42 ADB di Nusa Dua, Bali, Senin (4/5).

Menurutnya, lembaga-lembaga donor sebaiknya mengucurkan pendanaan lunaknya pada semua program terkait pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, ataupun jaring pengaman sosial. "Ini misalnya bisa dilakukan dengan membiayai proyek-proyek infrastruktur guna menggerakan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah," ujarnya.

Adapun pinjaman komersial, kata Paskah, lembaga-lembaga donor bisa tetap mengalokasikan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP).

Sebelumnya, beberapa lembaga donor telah menghentikan pendanaan pinjaman lunak kepada Indonesia. Ini dilakukan menyusul peningkatan posisi Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah dari negara berpendapatan rendah. Terakhir, ADB resmi menghentikan pemberian pinjaman lunak mulai awal tahun ini.