Kehadiran Soekarwo di Deklarasi SBY Dinilai Tak Tepat

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara khusus menyempatkan diri hadir dalam deklarasi pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Sebagai pejabat publik, kehadiran Soekarwo dinilai tidak tepat karena berpotensi menunjukkan sikap keberpihakan secara politis pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

Demikian diungkapkan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, Jumat (15/5) di Surabaya. Pada saat seperti ini, Gubernur sebagai pejabat birokrasi tidak perlu hadir dalam acara deklarasi capres-cawapres. "Ini persoalan koalisi dan bukan menjadi tanggung jawab Soekarwo sebagai gubernur," ucapnya.

Menurut Airlangga, kehadiran Soekarwo di Bandung akan menunjukkan sikap keberpihakan politik pada pasangan capres dan cawapres tertentu. Padahal, mulai sejak terpilih sebagai kepala daerah, seorang pejabat publik seharusnya tak memiliki keterikatan pada parpol tertentu.

"Dalam konteks ini tak bisa dibeda-bedakan begitu saja sosok Soekarwo sebagai gubernur maupun pribadi. Masyarakat pasti otomatis memandang beliau sebagai kepala daerah dan bukan sebagai Soekarwo semata-mata," kata Airlangga.

Ketidakterikatan dan netralitas kepala daerah pada parpol atau pasangan capres-cawapres tertentu merupakan konsekuensi praktis dalam posisi mereka sebagai pejabat publik. Pasalnya, dengan sikap keberpihakan tersebut, maka pejabat dapat menjadi mesin politik bagi kelompok tertentu.

Berangkat ke Bandung

Sejak pagi hari, Soekarwo sudah tak berada di ruang kerjanya, di Jalan Pahlawan, Surabaya. Kehadiran Soekarwo ke Bandung dalam rangka memenuhi undangan Partai Demokrat, salah satu partai pengusung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada Pilgub Jatim beberapa bulan lalu.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, sebelum menghadiri deklarasi capres dan cawapres di Bandung, Soekarwo singgah dulu ke Jakarta untuk membahas Badan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (BPWS) dan pembangunan jalan tol di Jawa Timur.

"Waktu pilgub, Pak Karwo dan saya diberangkatkan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur oleh Partai Demokrat. Karena itu, jika sekarang beliau ikut dalam deklarasi SBY-Boediono adalah hal yang lumrah," ujar Saifullah di ruang kerjanya, Jalan Pahlawan, Surabaya.

Menurut Saifullah, kunjungan Soekarwo merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan Partai Demokrat. Pada prinsipnya, hubungan baik pada semua parpol selalu dijalin.

Secara lebih khusus, Saifullah mengungkapkan, baik Susilo Bambang Yudhoyono, maupun Boediono adalah capres dan cawapres asal Jawa Timur. Karena itu, wajar jika dukungan moril diberikan. Kalau hal itu terserah publik yang melihat dan menilai. "Dukungan kan tidak perlu diungkapkan," ucapnya.

Sebelumnya, saat ditanya tentang keterlibatannya dalam Partai Demokrat, Soekarwo tak memberikan tanggapan. Menurutnya, ia akan memfokuskan diri dalam tanggung jawabnya sebagai Gubernur.

Masih berjalan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah memproses pengajuan somasi yang akan ditujukan kepada Johan Foundation terkait beredarnya penayangan iklan politik Jusuf Kalla yang memuat gambar Soekarwo. Jika hingga minggu depan iklan yang memuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo masih ditayangkan, maka somasi segera dilayangkan.

"Saat itu, Pak Gubernur sedang menjalankan tugas dan sama sekali bukan berkampanye. Selain itu, tak pernah ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak produser iklan terkait penayangan gambar Gubernur dalam iklan itu," ucap Saifullah.