SURABAYA, KOMPAS com - Krisis keuangan global tak memengaruhi minat masyarakat untuk membeli hunian eksklusif superblok. Selama bulan Januari hingga Mei 2009, pengembang apartemen Ciputra World mencatat sekitar 70 persen penjualan unit apartemen secara tunai dan hanya 30 persen sisanya dalam bentuk kredit.
"Dari segi nominal, tak dipungkiri nilai penjualan selama tahun 2009 memang turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun lalu akibat imbas krisis. Namun, yang mengherankan, justru 70 persen pembelian apartemen dilakukan secara tunai dan bukan kredit," kata General Manajer Marketing Apartemen Ciputra World Natalia Tanudjaja, Senin (18/5) di Surabaya.
Bahkan, dua dari dari enam unit penthouse suite yang harganya masing masing Rp 5 miliar telah terjual secara tunai. Total, sejak diluncurkan pada Oktober 2007 lalu, tingkat okupansi dua tower apartemen, yaitu Via dan Vue Aparteman sebanyak 90 persen dan 60 persen. Padahal, masing-masing unit apertemen itu dipatok dengan harga Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.
Menurut Natalia, apartemen masih menjadi pilihan hunian favorit khususnya bagi para pebisnis. Alasannya, hunian tersebut praktis karena berada satu kompleks dengan mal, hotel, dan perkantoran serta dekat dengan pusat perkotaan.
"Selain praktis, tinggal di apartemen kini menjadi gaya hidup bagi kalangan menengah ke atas. Lambat laun, konsep masyarakat pada hunian landed house bergeser ke vertical house," tuturnya.
Secara umum, pembangunan apartemen dan hunian di tengah perkotaan dijalankan dalam waktu singkat. Jaringan listrik, air, telepon, hingga gas yang telah tersedia di pusat perkotaan mempermudah pembangunan hunian ini.
Terkendala jaringan
Jika pembangunan hunian di tengah perkotaan cepat direalisasikan, hal berbeda dialami pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) yang pada umumnya dila kukan di daerah pinggiran. Sekretaris DPD Real Estat Indonesia jawa Timur Nur Wakkhid mengatakan, pembanguan RSH terpaksa dilakukan di daerah pinggiran karena harga tanah di daerah tersebut relatif murah.
Namun demikian, meski para pengembang mendapatkan harga tanah yang murah, mereka harus menanggung biaya pembuatan jaringan listrik, air, atau telepon yang saat ini belum menyentuh kawasan pinggiran. Padahal pemerintah mematok harga maksimal RSH sebesar Rp 55 juta per unit. Situasi ini menjadi penghambat utama pembangunan pemukiman sederhana bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang