Dimintai Rp 17 Juta, Calon TKI Kecewa

MAKASSAR, KOMPAS.com — Sebanyak sembilan dari 5.000 orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan ke Korea kecewa karena dimintai uang Rp 17 juta oleh pihak pengelola lembaga pemberangkatan TKI. "Kami kecewa karena lembaga pemberangkatan TKI dalam hal ini IMSEKO (Indonesian Migrant Service Korea) meminta sejumlah uang Rp 17 juta kepada kami," keluh Agus Salam, salah seorang calon TKI asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengikuti pelatihan di Makassar, Sulsel, Selasa (19/5).

Dia mengatakan, sebelum berangkat ke Makassar untuk melakukan pelatihan selama sebulan yang dipusatkan di Badan Latihan Kerja Indonesia (BLKI), pihaknya mendapat kabar jika pemberangkatan calon TKI ke Korea tanpa dipungut biaya apa pun sehingga banyak calon TKI yang melakukan seleksi di daerahnya masing-masing.

"Sebelum saya berangkat ke Makassar, saya bersama teman-teman lainnya mengikuti seleksi di daerah saya yang diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang sehingga terjaring sembilan orang. Setelah terjaring disampaikan jika ini program pemerintah yang tidak dipungut biaya," ujarnya.

Bersama teman-teman, lanjut Agus, mereka berangkat ke Makassar untuk melakukan pelatihan dan pendidikan bahasa selama sebulan dan setelah pendidikan berakhir, setiap peserta atau calon TKI diharuskan membayar uang senilai Rp 17 juta. "Kami tidak tahu kalau akan dimintai sejumlah uang apalagi dengan angka sebesar Rp 17 juta. Kami merasa berat dan tidak punya uang sebanyak itu," katanya.

Sementara itu, Direktur IMSEKO Mulyadi saat dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan tersebut. Namun, dirinya tidak merincikan jumlah nominal berapa yang harus dibayarkan oleh setiap calon TKI itu. "Memang benar ada pungutan itu, tetapi kami tidak melakukan pelatihan terhadap calon TKI asal Sumbawa, NTB," katanya.

Menurut Mulyadi, pihaknya selaku direktur lembaga pengiriman calon TKI hanyalah satu dari sekian banyak lembaga. Pihaknya hanya memberikan pelatihan kepada 189 orang calon TKI yang berasal dari beberapa provinsi se-Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Memang betul ada banyak calon TKI, apalagi kuota yang disiapkan secara nasional hanya sekitar 5.000 orang dan tidak gratis," ujarnya.