JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Kerukunan Tani dan Nelayan Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu minta agar rencana mengekspor beras pada semester kedua 2009 ditinjau ulang. Menurut Benny, rencana itu sarat nuansa politis dan hanya menguntungkan pedagang.
"Saya khawatir rencana ekspor beras tersebut hanya menguntungkan pedagang dan saudagar bukan para petani," kata Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dengan kebijakan ekspor harga jual beras di tingkat petani tetap rendah sehingga marjin keuntungan yang lebih besar ada pada para pedagang dan saudagar. Surplus produksi beras belum pasti dan belum ada jaminan terjadi stabilitas surplus.
Sementara itu bila terjadi kekurangan suplai di dalam negeri, pemerintah seharusnya bersikap bijak, jangan hanya berpikir memenuhinya melalui impor. "Saya dengar kontrak impor beras dengan pemerintah Thailand masih jalan. Itu berarti impor beras masih dilakukan," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan para petani, sebaiknya lebih memprioritaskan pemmbelian beras dari petani untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah juga harus meningkatkan harga pokok pembelian gabah kering giling dari para petani serta menekan marjin tata niaga sehingga harga jual beras di tingkat konsumen tetap terjangkau.
"Wajar saja jika negara melakukan intervensi untuk melindungi industri pangan di dalam negeri," katanya. Benny juga mempertanyakan, beras yang akan diekspor berasal dari mana, apakah benar-benar produksi petani atau beras kualitas super dari kontrak impor sebelumnya.
"Karena di pasar lokal yakni di supermarket banyak beredar beras impor kualitas super," katanya.