Drajad: TNI Sejak Dulu Korban Kebijakan Neoliberal

JAKARTA, KOMPAS.com — Jatuhnya pesawat Hercules C 130 TNI AU di Magetan, Jawa Timur, menurut politikus yang juga pengamat ekonomi, Drajad Wibowo, adalah salah satu contoh korban dari penerapan kebijakan ekonomi neoliberalisme. Sejak paham ekonomi ini diterapkan di Indonesia, kata Drajad, secara tidak langsung, TNI mendapat imbasnya.

"Banyak masyarakat yang bertanya, bedanya rezim neoliberal dengan kerakyatan apa? Mereka yang bertanya kurang mendalami soal ekonomi. Dan menurut saya, TNI adalah salah satu korban dari rezim neoliberal secara keseluruhan yang sudah berlangsung bertahun-tahun," kata Drajad Wibowo saat menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk "Kebijakan Ekonomi Kemandirian vs Ekonomi Neoliberalisme", Jumat (22/5).

Drajad kemudian memberikan argumentasinya. Sistem ekonomi neoliberal membuat negara, khususnya TNI, tidak bisa membangun kemandirian dalam memproduksi alat-alat militer yang canggih. Dijelaskan pula, sistem neoliberal ini tentu saja terkait dengan beberapa poin penting dalam Consensus Washington. Di antaranya, stabilisasi ekonomi secara makro, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan.

"Mereka-mereka yang menganut paham neoliberalisme membuat TNI tak bisa memproduksi senjata canggih. Mereka akan bilang, toh bisa impor dari Amerika atau dari Rusia. Saya yakin, Indonesia kalau melawan Singapura akan kalah termehek-mehek," kata Drajad.

"Saya berulang kali berteriak-teriak untuk menghidupkan PT DI, tapi tak didengar. Kita juga punya INKA, Krakatau Steel, dan lain-lain. Tapi bagi para penganut neoliberal, buat apa? Lebih baik impor saja," ujarnya lagi.

Sikap ini, menurutnya, membuat negara kerap kali berutang yang diperuntukkan juga untuk menambah APBN. Drajad mengaku miris, dengan kebijakan ekonomi liberal sekarang ini, hal itu malah membuat nyawa anggota TNI  dipertaruhkan.

"Nyawa para prajurit dipertaruhkan sedemikian murahnya, hanya karena para penganut ekonomi yang ingin sistem ekonomi liberal. Selain TNI, banyak juga yang jadi korban. Para pengusaha yang tidak bisa mendapatkan kredit secara murah karena sistem ini. Bank tidak bisa menurunkan bunga kredit dengan murah," tandas Drajad.

"Kita bisa hitung, berapa banyak utang mereka, para petani serta para pengusaha kecil dalam meminjam uang di Bank dengan bunga yang tinggi karena sistem neoliberal yang diterapkan saat ini. Boediono, labelnya jelas, berpaham neoliberal," Drajad menegaskan.

Apa yang dikatakannya, lanjut Drajad, tak lain untuk merubah mahzab ekonomi yang secara jelas hanya membuat kebangkrutan negara ke depannya. Kalau pucuk pimpinannya akan berubah, Drajad yakin, birokrasi secara pelan-pelan juga akan berubah.

Pengamat ekonomi dari Econit Henry Saparini dalam diskusi itu juga menambahkan, seharusnya Indonesia sudah sejak lama melakukan perubahan paradigma ekonomi. Sebagai ekonom, ia hanya bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, siapa pun yang terpiilih, untuk berani melakukan perubahan mahzab ekonomi.

"Indonesia sudah merasakan kesulitan ekonomi, tapi elitenya malah mengatakan oke-oke saja. Kita sudah harus berubah, untuk tidak lagi menganut paham neoliberalisme yang jelas-jelas tak bermanfaat bagi rakyat. Perlu ada perubahan ekonomi yang lebih pro rakyat," paparnya.

"Menkeunya saja masih neoliberal, sementara menteri yang lain ingin berubah tidak bisa. Jadi, mana bisa akan terjadi perubahan, tak akan bisa diimplementasikan kalau tak ada perombakan yang dilakukan tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif," ujar Henry Saparini.